BAB I KAIDAH POLITIK HUKUM A. POLITIK HUKUM B. KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN C. KEBIJAKAN DAN PENDEKATAN NILAI DALAM PENGGUNAAN HUKUM PIDANA D. HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL E. DONALD BLACK DAN KONTROL SOSIAL F. HUKUM DAN KONTROL SOSIAL G. TEORI HUKUM H. KELAKUAN YANG MENYIMPANG I. KELAKUAN KONTROL SOSIAL J. KUANTITAS KONTROL SOSIA L K. LOKASI NORMATIF L. ARAH NORMATIF M. KELAKUAN YANG MENYIMPANG DAN PEMBERIAN LABEL N. PERILAKU KONTROL SOSIAL
BAB II DIMENSI PENEGAKAN HUKUM A. FUNGSI PIDANA DAN PEMIDANAAN B. PENGGUNAAN TINDAKAN KERAS C. TIMOTHY THOMAS GATE D. LEADERSHIP PENEGAK HUKUM E. PENEGAKAN HUKUM F. SARANA PENEGAKAN HUKUM G. DETERMINASI POLITIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM H. GELOMBANG KETIGA: DEMOKRATISASI DI AKHIR ABAD KE-20 (SAMUEL P. HUNTINGTON) I. FENOMENA PENYIKSAAN (PENUNTUTAN HUKUMAN MELAWAN PEMAAFAN DAN MELUPAKAN) J. PEDOMAN DEMOKRATIS (KESEPAKATAN DENGAN KEJAHATAN PEJABAT PENGUASA) K. ILMU KEPOLISIAN L. METODE ILMIAH
BAB III SISTEM PERADILAN DI INDONESIA A. PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM KUHAP B. STRUKTUR PENEGAK HUKUM DI INDONESIA C. MAHKAMAH AGUNG D. MAHKAMAH KONSTITUSI E. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA F. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA G. ADVOKAT ?¡ Konvensi Menentang Penyiksaan ?¡ Analisis Atas Konvensi Menentang Penyiksaan
BAB IV REFORMASI HUKUM TENTANG SISTEM PERADILAN A. REFORMASI HUKUM B. PELAYANAN PERADILAN C. MASALAH PROSEDUR D. HAKIM DAN PERSONALIA PENGADILAN E. REKOMENDASI KHN TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWASAN SISTEM PERADILAN TERPADU F. STANDAR DISIPLIN PROFESI G. KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL H. FUNGSI OMBUDSMAN
