BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Permasalahan 1 B. Permasalahan 17
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP 19 A. Landasan Teori 19 1. Teori Sistem Hukum 19 2. Teori Tujuan Hukum 27 a. Teori Kepastian Hukum 27 b. Teori Keadilan Hukum 28 c. Teori Kemanfaatan Hukum 30 3. Teori Hukum Integratif 31 B. Penjelasan Konsep 34 1. Kor upsi dalam Pengadaan Barang/Jasa 34 a. Definisi Korupsi 35 b. Sebab-sebab Korupsi 41 c. Tipologi Korupsi 43 d. Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa 47 e. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi 50
BAB III POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA 55 A. Sistem Pengadaan Barang/Jasa 55 1. Sejarah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa 55 2. Etika, Norma dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 62 a. Etika Pengadaan Barang/Jasa 62 b. Norma Pengadaan Barang/Jasa 63 c. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa 64 3. Metode Pengadaan Barang/Jasa 65 4. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa 66 5. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Berpihak pada UMKM 67 6. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Berpihak Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat 70 B. Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa 74 C. Pihak-pihak Terkait pada Proses Pengadaan Barang/Jasa 78 1. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 79 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 81 3. Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) 84 4. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 86 5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 87 6. Penyedia Barang/Jasa 90 D. Proses Tahapan Pengadaan Barang/Jasa 92 E. Institusi Penegak Hukum 111 1. Penyidik Polisi Republik Indonesia 114 2. Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia 117 3. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 120 4. Hakim Tindak Pidana Korupsi 125 F. Delik-delik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 128 1. Kerugian Keuangan Negara 132 2. Suap Menyuap 143 3. Penggelapan dalam Jabatan 147 4. Pemerasan 149 5. Perbuatan Curang 151 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan 153 7. Gratifikasi 153
BAB IV DELIK PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA 157 A. Asas-asas Tindak Pidana Korupsi 157 B. Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Korupsi 159 C. Faktor-faktor Penghapus, Peringan & Pemberat dalam Tindak Pidana Korupsi 165 D. Delik Penyertaan pada Tindak Pidana Korupsi 172 E. Alat Bukti pada Tindak Pidana Korupsi 186 1. Keterangan Saksi 186 2. Keterangan Ahli 188 3. Surat 188 4. Petunjuk 189 5. Keterangan Terdakwa 189 F. Karakteristik Peradilan Tindak Pidana Korupsi 191 G. Kasus Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsipada Pengadaan Barang/Jasa 195 1. Putusan Perkara Pengadaan Kapal Laut Patroli 195 2. Putusan Perkara Pengadaan Mobil PemadamKebakaran 198 3. Putusan Perkara Pengadaan Mesin Jahit,Kain Sarung dan Sapi Potong Impor di Kemensos RI 203 4. Putusan Perkara Pengadaan Alkes Medisdi Kemenkes RI 206 5. Putusan Perkara Pengadaan Listrik Masuk Desa di Kab. Pamekasan 210 6. Putusan Perkara Pengadaan Outsourcing-CMS di PT PLN (Persero) 214
