Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aspek penting pada suatu organisasi, termasuk dalam konteks pemerintahan. Tetapi dalam aspek ini juga berpotensi terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Untuk memahami isu inilah, dan untuk mencari jalan mengatasinya, maka buku ini hadir di hadapan pembaca.
Buku ini dilengkapi dengan teori dan data-data terkini tentang suap dan gratifikasi sebagai salah satu tipologi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, daftar tersangka yang terjaring OTT oleh KPK, perimbangan majelis hakim atas putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), dan ketentuan-ketentuan lainnya yang masih berlaku.
Buku ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengadaan barang/jasa pemerintah yang berdimensi tindak pidana korupsi. Sehingga sangat tepat untuk dibaca bagi APH (aparat penegak hukum), pelaku pengadaan, ahli pengadaan, dosen, dan mahasiswa yang sedang menggeluti bidang pengadaan barang/jasa, serta aktivis LSM antikorupsi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
Pengertian Korupsi 1
Data Perkembangan Korupsi 6
Sejarah Perundang-Undangan tentang Korupsi 6
Sejarah Lembaga-lembaga Pemberantasan Korupsi 7
Data-data Perkembangan Pemberantasan Korupsi 10
Sebab-sebab Korupsi 14
Jenis, Tipologi, dan Modus Korupsi 20
BAB 2 SUAP 35
Pengertian Suap 35
Hakikat Suap-Menyuap 38
Delik Suap dalam KUHP 39
Delik Penyuapan Aktif 39
Delik Pen yuapan Pasif 42
Delik Suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap 45
Delik Suap dalam Undang-Undang Tipikor 46
Perbedaan Trading in Influence dengan Suap 55
BAB 3 GRATIFIKASI 59
Pengertian Gratifikasi 59
Perluasan Makna Gratifikasi 62
Batasan Nilai Gratifikasi 65
Prinsip-prinsip dalam Pengendalian Gratifikasi 67
Prinsip Transparansi 67
Prinsip Akuntabilitas 67
Prinsip Kepastian Hukum 68
Prinsip Kemanfaatan 68
Prinsip Kepentingan Umum 68
Prinsip Independensi 69
Perlindungan Pelapor Gratifikasi 69
Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan 69
Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan 72
Gratifikasi Terkait Kedinasan 73
Pelaporan Gratifikasi 76
Manfaat Melapor 76
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi 78
Status Barang yang Kita Laporkan 80
Delik Gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor 82
Beban Pembuktian dalam Delik Gratifikasi 89
Anatomi Gratifikasi 96
BAB 4 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 97
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 97
Prinsip, Etika, dan Norma Pengadaan Barang/Jasa 100
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 100
Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 101
Norma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 103
Sejarah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 104
Sekilas LKPP 115
Sejarah dan Latar Belakang 115
Visi dan Misi 117
Tugas dan Fungsi LKPP 117
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 117
Pengguna Anggaran (PA) 118
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 120
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 120
Pejabat Pengadaan 123
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 124
Agen Pengadaan 125
Penyelenggara Swakelola 128
Penyedia 130
Organ di Luar Pelaku Pengadan Barang/Jasa 132
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 132
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) 135
Risiko Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 136
BAB 5 SUAP DAN GRATIFIKASI PADA PROSES PB/J 143
Pengantar 143
Delik Suap dan Delik Gratifikasi 147
Proses PB/J yang Berpotensi Terjadi Suap dan Gratifikasi 148
BAB 6 UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN SUAP DAN GRATIFIKASI PADA PROSES PB/JP 161
Pengantar 161
Pencegahan Suap dan Gratifikasi pada Pengadaan Barang/Jasa 163
Penguatan Integritas Pribadi dari Pelaku Pengadaan 163
Membangun Unit Pengendalian Gratifikasi 166
Membangun Korporasi Berintegritas 168
Membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 172
Membangun Whistleblowing Management Systems (WMS) 178
Pemberantasan Suap dan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa 181
Penindakan 188
Laporan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi 188
Pelaksanaan OTT 190
Membawa Tersangka 193
Pemeriksaan Pendahuluan 193
Daftar OTT Suap dan Gratifikasi Pengadaan Barang/JasaPemerintah 194
BAB 7 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SUAP DAN GRATIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 215
Pertanggungjawaban Pidana 215
Pelaku Korporasi 217
Teori Fiksi (Fiction Theory) 218
Teori Kekayaan Bersama 220
Teori Kekayaan Bertujuan 220
Teori Organ 220
Teori Kenyataan Yuridis 221
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 222
Penerima Suap dan Gratifikasi Pengadaan Barang/Jasa 231
Pegawai Negeri 231
Penyelenggara Negara 232
Pemberi Suap dan Gratifikasi pada Pengadaan Barang/Jasa 234
BAB 8 PENUTUP 237
Kesimpulan 237
Saran 237
