Sistem Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktik dalam Prespektif Politik dan Hukum

Apakah fungsi yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan pemerintah (goverment) adalah masalah pokok yang menjadi perhatian dalam manajemen negara. Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat bervariasi dari satu negara ke negara yang lain, berbada dari satu konsepsi ideologi ke ideologi yang lain, dan bisa jadi juga berlainan dari waktu ke waktu. Walaupun demikian, para ahli sosial-politik secara umum sepakat bahwa pemerintahah memiliki berbagai macam peranan pokok yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, kendati mereka berselisih tentang scope (cakupan) peranan pemerintah itu.

Secara konsepsional, pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa, membuat dan melaksanakan keputusan bersama untuk mencapai cita-cita itu. Pemerintah mendapatkan mandat yang otoritatifuntuk mendayagunakan sumber-sumber daya pertambangan atau meminta pihak lain melakukan eksplorasi itu, menetapkan tari, membuat peraturan, melarang orang untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya demi kehidupan sosial yang diidamkan. Oleh karenanya perbadaan yang jelas antara pemerintah dan lembaga lain adalah, dalam konteks interelasi sosial, pemerintah memiliki ligitimasi kekuasaan interelasi sosial, pemerintah memiliki legitimasi kekuasaan yang bersifat memaksa.