Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Mahasiswa hukum yang belajar di Indonesia, sudah sepatutnya mengetahui sejarah berbagai hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia, yakni mengenai sejarah lahirnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, dan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, juga wajib mempelajari sejarah hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, baik yang telah dikodifikasikan dalam KUH Pidana Umum, KUH Pidana Militer, maupun KUH Perdata.
Buku ini tidak hanya membahas sejarah hukum, melainkan juga membahas sejarah badan-badan peradilan seperti peradilan umum dan peradilan militer, termasuk Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI. Serta badan-badan peradilan internasional, yakni badan peradilan internasional ad hoc dan permanen. Di samping itu, juga dipaparkan sejarah hukum sejak zaman kuno—sejak dunia mengenal kodifikasi hukum; serta sejarah tradisi hukum yang dominan di dunia.
Buku ini sejatinya ditujukan sebagai buku ajar mata kuliah Sejarah Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM). Namun demikian, materi yang terkandung di dalamnya patut dipelajari oleh para mahasiswa Fakultas Hukum, maupun para pembaca yang berminat dengan sejarah hukum Indonesia.
BAB 1 SEJARAH PARA PENDIRI BANGSA INDONESIA 3
1.1 Profil Singkat Beberapa “The Founding Fathers” .
1.2 Peran Ulama dalam Memerdekakan Indonesia
1.3 Peran Etnis Tionghoa dalam Memerdekakan Indonesia dan Penyebaran Agama Islam….14
1.4 Peran Etnis Arab pada Kemerdekaan Indonesia
BAB 2 SEJARAH “SUMPAH PEMUDA” 25
2.1 Kongres Pemuda I.
2.2 Kongres Pemuda II. …
2.3 Tujuan Kongres P emuda II.
2.4 Isi & Makna Sumpah Pemuda.
BAB 3 SEJARAH LAHIRNYA “PANCASILA” 31
3.1 Pidato Para Pendiri RI tentang Dasar Negara.
3.2 Rumusan Resmi “Pancasila” .
3.3 Soekarno Penggali “Pancasila”.
3.4 Tanggal Lahirnya “Pancasila”.
3.5 Penetapan “Pancasila” sebagai “Dasar Negara”.
3.6 Kata “Pancasila” Berasal Bahasa Sanskerta.
3.7 Perbedaan “Pembukaan UUD 1945” & “Rancangan Pembukaan UUD 1945”…67
BAB 4 SEJARAH “PIAGAM JAKARTA” 71
4.1 Isi “Piagam Jakarta”.
4.2 Perubahan Terhadap Isi Semula “Piagam Jakarta”. …………73
BAB 5 SEJARAH “PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA” 75
5.1 Rengasdengklok: Pemicu Proklamasi.
5.2 Penculikan Soekarno-Hatta oleh Para Pemuda.
5.3 Kesepakatan Para Pemuda dan Kaum Tua
5.4 Ketegangan Antara Para Pemuda dan Para Tokoh Tua Mengenai Siapa yang Akan Membacakan Teks
Proklamasi Indonesia
5.5 Pembacaan Teks Proklamasi.
5.6 Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan.
BAB 6 SEJARAH PENGGUNAAN BENDERA “MERAH PUTIH” 87
6.1 Penggunaan “Merah Putih” di Masa Lalu.
6.2 Penggunaan “Merah Putih” di Abad ke-20.
6.3 Makna “Merah” dan “Putih”
6.4 Pembuatan Bendera Pusaka “Merah Putih”.
6.5 Penyelamatan “Sang Saka Merah Putih”
6.6 Penetapan “Merah Putih” sebagai Bendera Kebangsaan
6.7 Duplikat “Bendera Merah Putih Pertama”.
6.8 Penyimpanan “Bendera Merah Putih Pertama”.
6.9 Pengaturan Penggunaan “Merah Putih”.
BAB 7 SEJARAH LAHIRNYA “UNDANG-UNDANG DASAR 1945” 93
7.1 UUD ’45 Diundangkan Tanggal 18 Agustus 1945 .
7.2 Sejarah Lahirnya Konstitusi RI.
BAB 8 SEJARAH LAHIRNYA SEMBOYAN “BHINNEKA TUNGGAL IKA” 115
8.1 Asal Muasal “Bhinneka Tunggal Ika”.
8.2 Penggolongan Masyarakat Kerajaan Majapahit yang Memengaruhi Lahirnya Kalimat “Bhinneka Tunggal Ika”. ..117
8.3 Pengusul Penggunaan Kalimat “Bhinneka Tunggal Ika” dalam BPUPKI oleh Ahli Bahasa .118
8.4 Fungsi “Bhinneka Tunggal Ika”.
8.5 Prinsip “Bhinneka Tunggal Ika”.
8.6 Penerapan “Bhinneka Tunggal Ika”
8.7 “Bhinneka Tunggal Ika” dalam Peraturan Perundang-Undangan. .. 124
8.8 Pembersamaan “Bhinneka Tunggal Ika” dan “Pancasila”….125
BAB 9 SEJARAH LAHIRNYA LAMBANG “GARUDA PANCASILA” 127
9.1 “Garuda Pancasila” Adalah Lambang Negara.
9.2 Gagasan “Garuda Pancasila”.
9.3 Sayembara Perancangan “Garuda Pancasila”. …
9.4 Bentuk Akhir “Garuda Pancasila”
9.5 Sosialisasi Penggunaan “Garuda Pancasila”
9.6 Inspirasi “Garuda” sebagai Lambang Negara
9.7 Lagu “Garuda Pancasila”.
9.8 Representasi Lambang “Garuda Pancasila”.
9.9 “Garuda Pancasila” Menurut PP Nomor 66 Tahun 1951 dan PP Nomor 43 Tahun 1958 ..132
9.10 “Garuda Pancasila” Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ..132
BAB 10 SEJARAH LAHIRNYA LAGU KEBANGSAAN “INDONESIA RAYA” 133
10.1 W.R. Supratman: Pencipta “Indonesia Raya” dan Peranannya…….133
10.2 Peranan “Surat Kabar Sin Po” dalam Menyebarkan “Indonesia Raya”…..135
10.3 Penetapan “Indonesia Raya” sebagai Lagu Kebangsaan………136
10.4 Sikap Pemerintah Hindia Belanda Terhadap “Indonesia Raya”. …… 136
10.5 Penahanan W.R. Supratman oleh Pemerintah Hindia Belanda…..136
10.6 Sikap Jepang Terhadap “Indonesia Raya”.
10.7 Bung Karno Tentang “Indonesia Raya”.
10.8 Keseragaman dalam Menyanyikan Lagu “Indonesia Raya”.
10.9 Tentang W.R. Supratman.
JILID 2 SEJARAH HUKUM INDONESIA MENJELANG DAN SETELAH PROKLAMASI 143
BAB 11 SEJARAH “PERIODISASI DEMOKRASI INDONESIA” 145
11.1 Pemberontakan G-30 S/PKI.
11.2 Perkembangan Demokrasi “Orde Baru”. 0
11.3 Demokrasi “Masa Reformasi” .
BAB 12 SEJARAH TERBENTUKNYA RIS 155
12.1 Keinginan Belanda Menjajah Kembali
12.2 Beberapa Konferensi Dan Perjanjian Terkait Ris
12.3 Pemberlakuan Konstitusi RIS & UUD 1945
12.4 Agresi Militer Belanda Ii Jalan Masuk Konstitusi RIS.
12.5 Pembentukan Kabinet Pertama RIS
12.6 Peralihan Konstitusi RIS KE UUDS 1950.
12.7 Negara Konstituen Dan Daerah Otonom
12.8 Para Pimpinan Negara/Daerah RIS
BAB 13 SEJARAH “MOSI INTEGRAL NATSIR” 163
13.1 Tentang “Konferensi Meja Bundar” .
13.2 Pandangan Mohammad Natsir Tentang KMB.
13.3 Lobi Politik M. Natsir Terkait “Mosi Integral”.
13.4 Tentang “Mosi Integral Natsir”
13.5 “Mosi Integral” Merupakan “Proklamasi Kedua”
13.6 Penunjukan M. Natsir sebagai Perdana Menteri
13.7 Kritik M. Natsir Berujung Penjara. …
13.8 Sumbangsih M. Natsir Kepada RI.
BAB 14 SEJARAH “DEKRIT PRESIDEN” 171
14.1 Kegagalan Konstituante Melahirkan UUD
14.2 Tiga Blok Besar Dalam Badan Konstituante.
14.3 Alasan Terbitnya “Dekrit Presiden”
14.4 Isi “Dekrit Presiden”.
BAB 15 SEJARAH PEMBUBARAN “MASYUMI” 175
15.1 Awal Mula Terbentuknya “Masyumi”
15.2 Transformasi “Masyumi” Menjadi Partai Politik.
15.3 Perkembangan “Partai Masyumi”
15.4 Tujuan “Partai Masyumi”
15.5 Daftar Para Tokoh “Partai Masyumi”
15.6 Kritik “Partai Masyumi” Terhadap Pemerintah.
15.7 Proses Pembubaran “Partai Masyumi”
15.8 Pembubaran “Partai Masyumi” oleh MA.
BAB 16 SEJARAH PERISTIWA G30S/PKI 183
16.1 Keinginan Pki Duduk Dalam Kabinet Pemerintahan. ….183
16.2 PKI VS TNI AD: Isu Dewan Jenderal.
16.3 PKI VS TNI AD: Isu Presiden Soekarno Sakit.
16.4 PKI VS TNI AD: Isu “Dokumen Gilchrist”.
16.5 Kronologi Peristiwa G30-S/PKI
16.6 Isu Keterlibatan Soeharto.
16.7 Penguasaan Sarana Komunikasi Vital oleh PKI
16.8 Respons Cepat Soeharto & Soekarno Pasca Peristiwa G30S/PKI ..189
16.9 Penumpasan Anggota G30-S/PKI .
16.10 Tujuan G30-S/PKI.
BAB 17 SEJARAH DIBUBARKANNYA PKI 193
BAB 18 SEJARAH TUMBANGNYA REZIM ORDE LAMA 197
18.1 Penerbitan Supersemar Kepada Soeharto.
18.2 Perubahan Terhadap “Demokrasi Terpimpin”.
18.3 Pembubaran PKI.
18.4 Reshuffle Kabinet Dwikora.0
18.5 Pembersihan Para Loyalis Soekarno.
18.6 Beberapa Keputusan MPRS Terhadap Soekarno.
18.7 “Pidato Nawaksara” Presiden Soekarno.
18.8 Demonstrasi Mahasiswa Terhadap “Pidato Nawaksara”. ..203
18.9 “Pidato Jas Merah” Presiden Soekarno
18.10 Demonstrasi Mahasiswa Menuntut Pertanggungjawaban Presiden Soekarno Terhadap Peristiwa G30-S/PKI. ..204
18.11 Pembentukan “DPR Gotong Royong”
18.12 Tentang “Mahmilub”.
18.13 Surat Pimpinan Mprs Nomor A9/1/5/MPRS/1967
18.14 Penyebab Terjadinya G30-S/PKI Versi Soekarno
18.15 “Pidato Pelengkap Pidato Nawaksara”
18.16 Laporan Soeharto Mengenai Soekarno.
18.17 Resolusi DPR Gotong Royong
18.18 Memorandum DPR-GR 9 Februari 1967.
18.19 Penolakan MPRS Terhadap “Pidato Pelengkap Pidato Nawaksara”. ..212
18.20 Pengumuman Soekarno tentang Penyerahan Kekuasaan. .. 212
18.21 Pidato Pertama Soeharto
18.22 Keterangan Pemerintah Kepada Masyarakat Tentang Penyerahan Kekuasaan ..214
18.23 Ketetapan MPRS Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Dari Presiden Soekarno. .. 214
18.24 Isu “Kudeta Merangkak” Soeharto
BAB 19 SEJARAH SUPERSEMAR 217
19.1 Rapat Paripurna “Kabinet Dwikora” Ditengah Demonstrasi Mahasiswa.
19.2 Nota Laporan Kepada Soekarno tentang Adanya “Pasukan Liar” di Luar Istana.
19.3 Peranan Soeharto Dibalik Penyerahan Supersemar oleh Presiden Soekarno.
19.4 Pembubaran PKI.
19.5 Isi Supersemar.
19.6 Misteri Mengenai “Dokumen Resmi Supersemar”.
19.7 Beberapa Kontroversi “Supersemar”.
19.8 Keputusan Soeharto No. 1/3/1966 .
BAB 20 SEJARAH TUMBANGNYA SOEHARTO & “PETISI 50” 231
20.1 Lahirnya “Petisi 50”.
20.2 Isi “Petisi 50”.
20.3 Gangguan Terhadap Sumber Ekonomi “Petisi 50”
20.4 Ketidakutuhan Kelompok “Petisi 50”.
20.5 Menristek B.J. Habibie Meredakan “Petisi 50”.
20.6 “Komunike Bersama” Menolak Sidang Istimewa MPR, Setelah Soeharto Tumbang…….236
20.7 Kelompok “Brasildi”.
20.8 Lahirnya “YLKB”.
20.9 Demonstrasi Mahasiswa Menuntut Soeharto Mundur Sebagai Presiden.
20.10 Tragedi Trisakti.
20.11 Respons DPR Terkait Demonstrasi Mahasiswa
20.12 Mundurnya Soeharto sebagai Presiden
20.13 Pidato Pengunduran Diri Soeharto.
JILID 3 SEJARAH KUH PIDANA UMUM DAN MILITER, KUH PERDATA, DAN KUH ACARA PIDANA 247
BAB 21 SEJARAH “KUH PERDATA INDONESIA” 249
21.1. Asal Muasal “KUH Perdata Indonesia”.
21.2 Sejarah “KUH Perdata Indonesia”.
21.3 Berlakunya “Code Civil Des Francais” di Belanda.
21.4 Pemberlakuan “BW Belanda” di Hindia Belanda .
21.5 Kedudukan BW di Indonesia Saat Ini
21.6 Dasar Berlakunya BW & WVK di Indonesia.
21.7 Ketentuan “Hukum Perjanjian” yang Bersifat Pelengkap dan Memaksa.
21.8 Bagian-bagian BW yang Tidak Berlaku Lagi.
21.9 “Kuh Perdata Indonesia” Sebelum Kemerdekaan.
21.10 “Kuh Perdata Indonesia” Setelah Kemerdekaan.
21.11 Sejarah “Code Civil Des Francais”.
21.12 Sejarah “Burgerlijk Wetboek” Belanda.
BAB 22 SEJARAH “HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA” 269
22.1 Sejarah “Hukum Acara Perdata” Masa Hindia Belanda. .273
22.2 Sejarah “Hukum Acara Perdata” Masa Kemerdekaan. …276
BAB 23 SEJARAH “KUH PIDANA INDONESIA” 279
23.1. “Kuh Pidana Indonesia” Adalah “Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie”. ..279
23.2. Rancangan “Kuhp Nasional” Versi 2014
23.3 Usul Prof. Mardjono Reksodiputro Mengenai Pembagian Delik Dalam Rancangan KUHP …285
23.4. Kritik Prof. Mardjono Terhadap Rancangan KUHP.
23.5. Tindak Pidana Korupsi dalam R-KUHP
23.6. Tujuan Dilakukan Rekodifikasi “Hukum Pidana Nasional”
23.7. Beberapa Masa Perjalanan “Hukum Pidana”
23.8 Sejarah “Wetboek Van Strafrecht” Belanda
BAB 24 SEJARAH “HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA” 319
24.1 Sejarah “Hukum Acara Pidana Indonesia”.
24.2 Rancangan “KUHAP Nasional Versi 2014”
BAB 25 SEJARAH “HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA” 339
25.1 Pengertian “Militer”
25.2 “KUH Pidana Militer Indonesia”.
25.3 Pengertian “Hukum Pidana Militer”.
25.4 Sejarah “Hukum Pidana Militer Indonesia”.
25.5 Ruang Lingkup “Hukum Pidana Militer Indonesia” .
25.6 Asas-Asas KUHP Militer Internasional.
25.7 Asas-Asas KUHP Militer Indonesia.
25.8 Asas Legalitas
25.9 Hubungan Keterkaitan TNI dan Kepolisian RI
25.10 Tentang “Tentara Nasional Indonesia”
25.11 Pembagian Tugas TNI dan Polri.
BAB 26 SEJARAH “PENGADILAN MILITER INDONESIA” & SELUK-BELUKNYA 379
26.1 Sejarah “Pengadilan Militer Indonesia”.
26.2 Sejarah “Pengadilan Militer Indonesia” Dari Masa ke Masa. ….381
26.3 Seluk-Beluk “Pengadilan Militer Indonesia”
26.4 Tugas dan Wewenang “Pengadilan Militer Indonesia”. .406
26.5 Perkara Wewenang “Pengadilan Militer Indonesia”.
26.6 Pengertian “Prajurit”.
26.7 Urgensi Pengadilan/Badan Peradilan Militer di Indonesia.