BAGIAN 1 REFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK 1 BAB 1 REFORMASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI BERDASARKAN AMENDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 3 A. Desentralisasi: Makna dan Urgensi 6 B. Konsep Reformasi Kebijakan 13 1. Filosofi Dasar 13 2. Pembagian Susunan Pemerintahan 14 3. Peran dan Fungsi Utama Pemerintah Daerah 15 4. Penggunaan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 15 5. M odel Organisasi Pemerintah Daerah 16 6. Mekanisme Transfer Kewenangan 17 7. Pola Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 18 8. Sistem Kepegawaian 19 9. Sistem Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah 20 10. Sistem Pengelolaan Keuangan Antar-Asas 21 11. Kedudukan Kecamatan 21 12. Pengaturan Desa 22
BAB 2 REFORMASI KEBIJAKAN DALAMPENGELOLAAN DANAU 25 A. Analisis Stakeholder 30 B. Identifikasi Stakeholders 32 1. Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Ekosistem Danau 34
BAB 3 MELURUSKAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI INDONESIA 39 A. Potret Reformasi Birokrasi Dewasa Ini 44 B. Memperkuat Spirit Kebijakan Reformasi Birokrasi 54 1. As-Shidqu 54 2. Al-Amanah wal-Wafa bil ‘ahd 55 3. Al-‘Adalah 56 4. At-Ta’awun 56 5. Istiqamah 57
BAB 4 PALU ZERO POVERTY: MENGURAI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 61 A. Evaluasi Kebijakan Publik 66 1. Kemiskinan 70
BAGIAN 2 KEBIJAKAN PUBLIK 81 BAB 5 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK 83 A. Formulasi Kebijakan 83 B. Implementasi Kebijakan Publik 85 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 85 2. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Publik 85 C. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan 86 1. Pemerintahan Desa dalam Sistem Administrasi 87 2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa 88 D. Pembangunan Masyarakat Desa 89 1. Proses Pembangunan Pedesaan 89 E. Pemberdayaan Masyarakat Desa 90 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Rangka Pengembangan Pedesaan 90 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa 91 3. Tahap-tahap Pemberdayaan Desa 92 F. Pelayanan Terhadap Masyarakat 94 G. Konsep Pemerintah dalam Pengelolaan SumberDaya Manusia 96 H. Otonomi Daerah 97 1. Pengertian Otonomi Daerah 97 i. Pembinaan Terhadap Masyarakat 99 1. Pembinaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi 99 2. Pembinaan Masyarakat Desa pada Bidang Hukum 99 3. Pembinaan Masyarakat pada Bidang Agama 99 4. Pembinaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan 100 J. Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia 101
BAB 6 PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 105 A. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan APBD 112 1. Tujuan Perumusan Musrenbang Tidak Tepat Sasaran 113 2. Perumusan Musrenbang Kurang MelibatkanMasyarakat 113 3. Pelaksanaan Musrenbang Kurang MelibatkanMasyarakat 114 4. Program Musrenbang Hanya Dinikmati oleh Elite 115 5. Kolusi dalam Perumusan Musrenbang Kelurahan 115 6. Program dalam Musrenbang Tidak Terarahdan Kurang Bermakna Positif 116 B. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perumusan APBD 117 1. Program Pembangunan Tanpa Usulan Masyarakat dan Tak Sesuai Kebutuhan Masyarakat 117 2. Perumusan Program Musrenbang Tak Sejalan dengan Aturan Hukum 117 3. Peran Masyarakat Dibatasi dalam Musrenbang 118 4. Manipulasi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang 122 C. Reformasi Formulasi Kebijakan APBD 122
BAB 7 IMPLEMENTASI REFORMASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO 125 A. Teori Implementasi 127 B. Reformasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto 132
BAB 8 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) 137 A. Perpajakan 140 B. Kebijakan Perpajakan 141 C. Maksud dan Tujuan Tax Amnesty 144 1. Manfaat atau Keuntungan Mengikuti Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) 145 D. Tax Amnesty dan Sunset Policy 146 1. Penerapan Tax Amnesty sebagai Alternatif 147 2. Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Tax Amnesty 149 E. Kebijakan Reformasi Perpajakan 150 F. Praktik-praktik Tax Amnesty di Berbagai Negara 162 1. Afrika Selatan 162 2. India 162 3. Irlandia 163 4. Rusia 164 5. Amerika Serikat 164 G. Perbandingan Pengampunan Pajak di Indonesia 165
BAB 9 KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASIPERANGKAT DAERAH 169 A. Pendekatan Penataan Kelembagaan 174 1. Aspek Yuridis 175 2. Aspek Kebutuhan Empiris 176 3. Aspek Akademis 178 B. Aspek-aspek yang Dipertimbangkan dalamPenataan Kelembagaan 184 1. Aspek Kewenangan 185 2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 186 3. Aspek Keuangan 187 4. Aspek Teknologi 188 5. Aspek Kebutuhan Pelayanan 190 6. Aspek Nilai Strategis Daerah 191 C. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 194
BAGIAN 3 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK 213 BAB 10 REFORMULASI DAN OPTIMALISASI PELAYANAN PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN 215 A. Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 218 B. Pelayanan Pembuatan Surat Akte Kelahiran 222 C. Optimalisasi Kinerja Aparatur 225
BAB 11 PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 231 A. Hakikat Pelayanan Publik 237 B. Pemerintahan Desa 240 C. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik 242 D. Penerapan Kualitas Pelayanan Publik 245 E. Implementasi Kebijakan UUD Desa di Kecamatan Hamparan Perak 249 F. Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan 253 Pemerintahan Desa di Kecamatan Hamparan Perak 253
BAB 12 POLICY PARTNERSHIP DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA 257 A. Konsep Kerja Sama (Partnership) 261 1. Partnership dalam Mewujudkan Kemandirian Desa 269
BAGIAN 4 KEBIJAKAN DAN OTONOMI DAERAH 279 BAB 13 ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PROGRAM KEBUN SEKOLAH UNTUK MENGATASI KEKURANGAN GIZI PADA ANAK 281 A. Kekurangan Gizi (Malnutrisi) 284 1. Pendekatan Partisipasi 285 2. Alternatif Kebijakan dan Program 286 B. Akar Masalah dan Penyebab 287 1. Partisipasi Siswa 289 C. Analisis Model Alternatif Kebijakan 293
BAB 14 SENJAKALA OTONOMI DAERAH 297 A. Otonomi Kepentingan Elite 302 B. Melebarnya Ketimpangan 304 C. Evaluasi Kebijakan 309
