Sejak tahun 2000-an, pajak telah menjadi potensi penerimaan negara yang sangat meyakinkan dan menjadi sentral kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pajak dapat berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Fungsi sederhana pajak adalah membatasi kepemilikan mereka yang kuat dan memberi perlindungan kepada mereka yang secara ekonomi lemah. Lahirnya regulasi yang mengatur pajak daerah membuka ruang pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi perpajakannya untuk memberikan jaminan sosial dan pembangunan yang merata kepada masyarakat.
Buku ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pergulatan intelektual dalam menyelesaikan disertasi doktor pada program studi ilmu politik UGM. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh studi hukum, studi perpajakan, studi ekonomi, studi ilmu politik, birokrat pajak, politisi sebagai dasar dalam merumuskan regulasi, dan siapa saja yang meminati studi mengenai politik perpajakan dan melihat kecenderungan proses politik bangsa yang makin mengukuhkan kemandirian, setidaknya dalam hal penerimaan negara yang makin meningkat.
Selamat membaca.
BAB 1 DEMOKRASI DAN POLITIK KEBANGSAAN: SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA 1
Pengantar 1
Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Politik 3
Demokrasi Indonesia: Antara Liberal, Terpimpin, dan Pancasila 27
Desentralisasi Politik 43
Politik Lokal Desentralisasi Politik 58
Desentralisasi dan Civil Society 68
BAB 2 NEGARA, DEMOKRASI DAN PAJAK 77
Pengantar 77
Ekonomi Politik dan Fiskal Negara 79
Formula si Kebijakan Fiskal 95
Elite Politik dan Kampanye Pajak 102
Menuju Politik Perpajakan 109
Demokratisasi Perpajakan 125
BAB 3 OTONOMI FISKAL DAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA 137
Pengantar 137
Desentralisasi dan Kebijakan Fiskal Daerah 139
Politik Perpajakan 157
Pajak: “Kontrak Sosial” Negara dan Rakyat 178
Dialektika Politik Perpajakan di Indonesia 187
BAB 4 POLITIK PAJAK DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI 199
Pengantar 199
Kedaulatan Rakyat dan Pajak Negara 201
Politisi Borjuasi, Kelas Sosial, dan Kewajiban Pajak 218
Pajak Negara, Oligarki, dan Politik Kartel 232
Pajak dan Konsolidasi Demokrasi 236
BAB 5 NEGARA DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL 243
Pengantar 243
Penerimaan Negara dan Masyarakat 244
Lembaga Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak 250
Pengaturan Mengenai Zakat 261
Pajak dan Zakat: Persamaan dan Perbedaan 264
Distribusi dan Manfaat Penerimaan Zakat 273
DAFTAR PUSTAKA 277