Sinopsis
Bagaimanakah prinsip hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara? Bagaimana pulakah pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sumber daya mineral dan batu bara? Adakah konflik dan pengaturan yang tumpang-tindih antar kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara? Jika ada, bagaimanakah penyelesaiannya ke depan?
Buku ini menyajikan jawaban atas pertanyaan tersebut dan sejumlah pertanyaan lainnya terkait pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Pembahasan buku ini dibuka dengan pembahasan tentang kerangka dan teoretik pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Setelah itu, dibahas mengenai prinsip-prinsip dasar pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan pasang surut pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Kemudian dibicarakan terkait bagaimana pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara ke depan.
Sebagai bahan bacaan, buku ini tidak hanya dapat dibaca oleh para mahasiswa-mahasiswa dan para pengajar dari Fakultas Hukum. Tetapi, buku ini juga dapat dibaca oleh para pembuat kebijakan dan para pengamat di bidang pertambangan atau mereka yang menaruh minat pada isu-isu sumber daya mineral dan batu baru.
