Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Pemahaman berbagai kalangan tentang otonomi daerah yang mulai berlaku sejak tahun 2001 pada umumnya masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari adanya berbagai ragam variasi dinamika di daerah-daerah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah serta peraturan pelaksanaannya, yang tercermin pada berbagai ragam kebijakan dan peraturan daerah. Berbagai peraturan yang tumpang-tindih atau bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal, egoisme kedaerahan yang berlebihan, dan berbagai bentuk mismanajemen dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, tidaklah terlepas dari adanya pemahaman yang kurang atau salah tentang otonomi daerah.
Literatur tentang otonomi daerah di Indonesia dapat dikatakan masih terbatas. Oleh karena itu, terbitnya buku ini sangat membantu mereka yang tertarik untuk mengetahui dan memahami otonomi daerah secara komprehensif, baik dari segi teoretis, historis, normatif, sampai pada implementasi dan implikasinya.
PERSPEKTIF TEORETIS OTONOMI DAERAH Dasar Konstitusional Otonomi Daerah Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urgensi Otonomi Daerah Sistem Otonomi -Sistem Otonomi Daerah -Sistem Otonomi Formil -Sistem Otonomi Riil SEJARAH OTONOMI DAERAH Otonomi Daerah Masa Pemerintahan Hindia Belanda -Masa Sebelum Tahun 1903 -Masa Setelah Tahun 1903 Ot onomi Daerah Masa Pendudukan Jepang Otonomi Daerah Masa Kemerdekaan -Otonomi Daerah Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1945 -Otonomi Daerah Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 1948 -Otonomi Daerah Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1957 -Otonomi Daerah Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 1965 -Otonomi Daerah Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1974 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOE 22 TAHUN 1999 Paradigma Baru Pemerintahan Daerah -Sistem Otonomi -Susunan Pemerintahan Daerah -Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -Pertanggungjawaban dan Pemberhentian Kepala Daerah -Mekanisme Pengawasan -Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah -Keuangan Daerah IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 Perlunya Peraturan Pelaksanaan Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah Pemberdayaan Anggota DPRD Kesiapan Daerah Perlunya Kreativitas Daerah Mekanisme Pengawasan