Sinopsis
Ketika otonomi daerah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat awal tahun 21, banyak yang mempertanyakan apakah otomatis akan terjadi perubahan paradigma yang mendasar dan bersifat struktural. Pasalnya, lagu yang berkumandang di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia adalah sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia: keseragaman. Akibatnya, para birokrat di daerah sudah terlanjur menunggu petunjuk dari pusat dan tuntunan dari atas.
Otda membawa angin reformasi, baik dalam perencanaan pembangunan daerah, hubungan eksekutif, legislatif, maupun relasi antara pusat-daerah, dan pemerintah-bisnis. Paradigma pembangunan pun bergeser dari sentralisasi menjadi desentralisasi: dari pembangunan di daerah menjadi membangun daerah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan seperti menjamurnya praktik politik uang, korupsi multitingkat, bad governance, memburuknya iklim investasi, ketertinggalan Kawasan Timur Indonesia, dan beralihnya fanatisme sektoral menjadi fanatisme daerah yang overdosis.
Buku ini mencoba mengkaji secara kritis berbagai dimensi masalah dan strategi membangun daerah di era otda. Buku ini dirancang dengan kajian teori, studi empiris, maupun ilmiah populer. Fokus penyajiannya adalah pada sejauh mana otda menimbulkan perubahan-perubahan penting di daerah, bagaimana menyusun perencanaan pembangunan daerah, memilih strategi yang tepat, dan menangkap peluang bisnis di daerah. Buku ini diharapkan tidak hanya berguna bagi birokrat daerah, namun juga mahasiswa, para pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah, anggoa DPR/DPRD, para dosen, pelaku bisnis, investor, peneliti, politisi, dan praktisi lainnya yang berminat mempelajari dan ikut berpartisipasi dalam membangun daerah.
