Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Indonesia mengalami banyak fase kehidupan, terutama fase bernegara dan masyarakat Indonesia semakin berharap dapat mewujudkan tujuan negara dan cita hukum nasional yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, masyarakat juga menuntut adanya sistem dan tatanan hukum yang mengedepankan asas equality before the law sebagai cerminan konklusivitas dari Pancasila sebagai sumber dari segala tertib hukum yang harus diwujudkan.
Buku ini berisi tulisan-tulisan mengenai dinamika hukum di Indonesia, terutama dikaitkan dengan upaya pembaruan hukum dan perwujudan tata hukum nasional yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan berhukum yang ada di masyarakat. Buku ini dapat menjadi bacaan penting bagi para pembaca yang bergelut dan mencintai ilmu hukum, untuk lebih memahami berbagai hal dalam wacana pembaruan hukum dalam rangka menggapai tujuan negara yang dicitakan bersama.
Selamat membaca.
1 HUKUM RESPONSIF DALAM KERANGKA PEMBARUAN HUKUM NASIONAL 1
Paradigma Hukum Responsif 1
Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat 7
Kesadaran Hukum, Kepatuhan, dan Kekuasaan 12
Hukum dan Pluralisme 17
Konteks Strategi Penegakan Hukum 20
2 HUKUM PROGRESIF DALAM KONTEKS FILSAFAT HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL 27
Esensi Pemikiran Hukum Progresif 27
Akar Pemikiran Hu kum Progresif 28
Keteraturan Hukum (The Order of Law) vis a vis Ketidakteraturan Hukum (The Disorder of Law) 31
3 PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF HUKUM DARURAT 37
Pendahuluan 37
Dialektika 39
Simpulan 42
Daftar Pustaka 42
4 MEMBANGUN NEGARA KESEJAHTERAAN PANCASILA MELALUI PENEGAKAN HUKUM 43
Pendahuluan 43
Dialektika 44
Simpulan 49
Daftar Pustaka 49
5 PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN HUKUM DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 51
Pendahuluan 51
Permasalahan yang Dihadapi 52
Penutup 54
Daftar Pustaka 54
6 MAHKAMAH AGUNG: BENTENG TERAKHIR PENEGAKAN HUKUM 57
Pendahuluan 57
Penegakan Hukum Berasaskan Equality Before the Law 58
Menuju Penegakan Hukum 61
Peran Hakim dalam Penegakan Hukum 67
Vonis Hakim: MA Benteng Keadilan Terakhir 69
Penutup 77
Daftar Pustaka 78
7 PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM 79
8 PENEGAKAN HUKUM 83
Pendahuluan 83
Permasalahan Hukum 84
Hukum dalam Sebuah Teori 86
Penegakan Hukum di Indonesia 92
Penutup 94
9 STRATEGI PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI: KAJIAN SOSIO-LEGAL 95
Pendahuluan 96
Permasalahan 99
Kajian Teori 99
Pembahasan 105
Penutup 118
Daftar Pustaka 119
10 NOTARY ROLE AND FUNCTION IN DEALING WITH ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF NOTARY THROUGH CAPITAL MARKET) 121
Background 121
The Problem 123
Theoretical Studies 123
Discussion 125
Closing 129
Bibliography 129
11 MENGKAJI ULANG URGENSI PEMBAHASAN RUU KUHAP TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA 131
Pendahuluan 131
Perkembangan Hukum dalam Era Globalisasi 133
RUU KUHP 134
Hukum dan Negara Hukum 139
Penegakan Hukum 140
Kesimpulan 142
Daftar Pustaka 143
12 PEMBERDAYAAN ORMAS SEBAGAI ALAT INTEGRASI NKRI 145
Pendahuluan 145
Peran Ormas dalam Pemberdayaan sebagai Alat Integrasi NKRI 150
Keamanan 154
Kondisi Saat Ini 155
Penutup 158
Daftar Pustaka 158
13 PERSEKONGKOLAN DAN PERSAINGAN BISNIS TIDAK SEHAT PADA PROSES TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH 161
Pengantar 161
Pelaku Usaha 164
Persekongkolan 165
Penutup 170
Daftar Pustaka 171
14 PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERKARA, DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN AGUNG, KOMISI YUDISIAL, DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN 173
Pengantar 173
Penegakan Hukum 175
Kepolisian 177
Kejaksaan 178
Komisi Yudisial 178
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 179
Kesimpulan 180
15 WAJAH HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 183
16 MERDEKA DAN BEBAS MERDEKA 185
17 ASAS-ASAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 187
18 APARATUR NEGARA YANG BERSIH 191
19 MENCARI KOMISI LEWAT ANGGOTA KOMISI 193
20 TAATLAH PADA HUKUM 195
21 PEMIMPIN IDOLA 197
22 SUAP LAGI, LAGI-LAGI DISUAP 199
23 ONE STOP SERVICE 201
24 KORUPSI MELALUI KORPORASI 205
25 SELAMAT ATAS … BEBASNYA ADELIN LIS 207
26 CALON INDEPENDEN 209
27 REFORMASI BIROKRASI 211
Pokok Persoalan 212
Peran Birokrasi 213
28 DILEMA PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA – SINGAPURA 217
29 SELAMAT DATANG UNDANG-UNDANG PENANAMAN
MODAL 2007 219
30 RESHUFFLE 223
31 NEGARA BERDASAR HUKUM 225
32 NASIBMU, PENGADILAN TIPIKOR 231
33 PP 37 DAN TEBAR PESONA 233
34 PERANG TERHADAP KORUPSI 237
35 GURU …. OH GURU 239
36 KPK VS. PARSEL 243
37 KEJAHATAN POLITIK 245
38 PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 249
39 MORALITAS HUKUM 253
40 BENCANA VONIS
