Sinopsis
Kebijakan pembangunan pemukiman di perkotaan merupakan masalah penting dalam penataan kota. Karena ia terkait dengan persoalan perencanaan tata ruang, tata guna tanah, lingkungan dan berbagai persoalan sosial budaya, ekonomi, dan politik yang muncul sebagai dampak dari kebijakan yang diterapkan.
Buku ini mengungkapkan berbagai kebijakan pemukiman di Kota Semarang dalam tiga lintasan kekuasaan, yakni masa pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan setelah Indonesia Merdeka. Pada masa pemerintah kolonial Belanda kebijakan di sektor perumahan telah mencanangkan pemukiman untuk rakyat, terutama rakyat miskin dengan dasar keterjangkauan nilai penjualannya. Walaupun dalam praktik pendistribusiannya tidak merata. Pendudukan Jepang kebijakan di bidang pemukiman untuk rakyat tidak begitu intens. Setelah Indonesia Merdeka berbagai program kebijakan dan upaya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan perumahan rakyat.
Pembangunan pemukiman Sompok sebuah perkampungan di timur kota Semarang dilakukan melalui intervensi berbagai paket-paket kebijakan pemerintah. Tidak dipungkiri, kompleks perumahan ini telah mengambil peran penting dalam perkembangan kota Semarang. Pembangunan kompleks perumahan modern ini memiliki andil besar dalam perubahan lingkungan fisik kota, merubah masyarakat perdesaan dan perkotaan. Perubahan morfologi kota, perdesaan menjadi semi perkotaan, maupun semi perkotaan menjadi perkotaan. Keberhasilan pembangunan sektor perumahan ini menjadikan kota Semarang sebagai pelopor pembangunan kota pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Dampak sosial yang muncul akibat pembangunan kompleks pemukiman adalah lahirnya sebuah komunitas sosial dan gaya hidup (life style) baru di Sompok dan Kompleks perumahan lainnya.