Sinopsis
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Tjahjanto, mengemban amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendaftaran tanah sistematis lengkap. Percepatan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 UU Pokok-Pokok Agraria. Implementasi dari kegiatan pendaftaran tanah merupakan pelaksanaan dari hukum agraria/pertanahan yang pada hakikatnya mengandung unsur administrasi, unsur keperdataan, dan unsur pidana. Kegiatan pengadaan tanah yang dimulai dari penyusunan dokumen perancanaan sampai dengan pelaksanaannya termasuk ke dalam kegiatan administrasi. Namun, pengadaan tanah dalam implementasinya bersinggungan erat dengan unsur tindak pidana korupsi.
Buku ini merupakan panduan komprehensif bagi individu, ahli hukum, dan pihak terkait yang ingin memahami dan mengikuti proses pendaftaran tanah sistematis. Buku yang mengulas proses penting dalam mengatasi tantangan pendaftaran tanah di Indonesia ini terdiri atas (1) Pendaftaran Tanah di Indonesia, (2) Penuntasan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, (3) Problematika Pelaksanaan PTSl, (4) Permasalahan Hukum Setelah Pelaksanaan Kegiatan PTSL, dan (5) Tindak Pidana dalam Bayang-Bayang Pelaksanaan PTSL.
