Otonomi keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pada kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Buku ini terbit dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen keuangan daerah ditinjau dari aspek manajemen risiko, bagaimana pelaksana- annya, apa kekurangannya, bagaimana strategi perbaikannya, apa implikasi pelaksanaannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik.
Bab I Permasalahan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah A. Perspektif dari Pemerintah Pusat B. Perspektif dari Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK C. Perspektif dari Pemantauan Korupsi
Bab II Pengelolaan Keuangan Di Daerah A. Pemahaman Pengelolaan Keuangan daerah B. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah C. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah D. Siklus pengel olaan keuangan daerah E. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah F. Pelaksanaan Keuangan Daerah G. Penatausahaan Keuangan Daerah H. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah I. Pengawasan Keuangan Daerah
Bab III Otonomi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Publik A. Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bingkai Otonomi B. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Publik C. Peranan Kebijakan dan Regulasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab IV Hubungan Agency Theory Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah A. Pengertian Agency Theory B. Agency Theory Sebagai Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah
Bab V Peranan Manajemen Risiko Sebagai Pilihan Recommended Model A. Manajemen Risiko Menjadi Suatu Alternatif B. Manajemen Risiko adalah Bagian dari Proses Pengambilan Keputusan C. Manfaat Manajemen Risiko Dalam Pemerintahan
Bab VI Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah A. Berbagai Pengertian Risiko B. Kategori Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah C. Pemahaman Manajemen Risiko D. Paradigma Baru Manajemen Risiko
Bab VII Manajemen Risiko Versi Coso Enterprise Risk Management (Erm) A. Kerangka Kerja (Frame Work) B. Komponen Kerja (Key Elements) C. Lingkungan Internal (Internal Environment) D. Penetapan Tujuan (Objective Setting) E. Identifikasi Risiko ( Risk Identification) F. Penilaian Risiko (Risk Assessment) G. Respons Risiko ( Risk Response) H. Aktivitas Pengendalian (Control Activities) I. Informasi dan Komunikasi (Information and communication) J. Pemantauan (Monitoring)
Bab VIII Manajemen Risiko Versi Iso 31000 Risk Management Principles And Guidelines A. Penerapan ISO 31000 Risk Management B. Prinsip ISO 31000 Risk Management C. Kerangka Kerja ISO 31000 Risk Management D. Proses ISO 31000 Risk Management
Bab IX Manajemen Risiko Dalam Perspektif Spip Bpkp A. Pentingnya Pelaksanaan SPIP B. Pengertian Dan Tujuan SPIP C. Unsur –Unsur Pengendalian Dalam SPIP
Bab X Kebijakan Dan Penerapan Manajemen Risiko Di Indonesia A. Awal Penerapan Manajemen Risiko Di Indonesia B. Perkembangan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
Bab XI Pemerintah Kabupaten Garut Sebagai Lokus Penelitian A. Latar Belakang Pemilihan Kabupaten Garut Sebagai Lokus Penelitian B. Profil Kabupaten C. Kondisi Perekonomian D. Visi dan Misi Kabupaten E. Kebijakan Keuangan Daerah F. Perangkat Daerah dan Organisasi Pemerintahan G. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut
Bab XII Implementasi Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Garut A. Analisis SWOT B. Penilaian Lingkungan Internal C. Penetapan Tujuan D. Identifikasi Risiko E. Penilaian Risiko F. Respons Terhadap Risiko G. Penanganan Risiko H. Informasi dan Komunikasi I. Pemantauan atau Pengawasan
Bab XIII Implementasi Recommended Model Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Risiko A. Komitmen Kepemimpinan Daerah Merupakan Kunci Keberhasilan B. Pentingnya Kebijakan Dalam Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah C. Pengembangan Budaya Sadar Risiko D. Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Bagian dari Anggaran, Program dan Kegiatan
