Buku ini mengulas tiga hal besar: (i) mengelaborasi konsep dan ragam kontrak pemerintah dari perspektif hukum publik dan hukum privat; (ii) menguraikan perkembangan regulasi pada beberapa jenis kontrak pemerintah; dan (iii) mengkaji aneka putusan yang terkait dengan kontrak pemerintah.
Ragam kontrak pemerintah yang dibahas adalah pengadaan barang jasa; pengelolaan barang milik negara, seperti kerja sama pemanfaatan, build transfer operate, build operate transfer; kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan infrastruktur, hingga penugasan pemerintah kepada BUMN.
Dibahas pula aneka kasus hukum yang telah diputus baik oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), putusan peradilan umum (Perdata), hingga putusan Tata Usaha Negara yang berkelindan dengan pidana korupsi.
Buku ini ditulis oleh akademisi-peneliti, ASN dan praktisi hukum yang menggeluti isu kontrak pemerintah. Sehingga buku ini mengkombinasikan “cita rasa” ilmiah sekaligus praktikal. Maka, buku ini cocok untuk aneka kalangan, baik praktisi maupun mahasiswa hukum, bahkan dari disiplin non-hukum, seperti teknik sipil, ilmu pemerintahan, dan lainnya
1 Kontrak Pemerintah: Pengantar untuk Diskusi Konseptual – (Richo Andi Wibowo) 1
A. Kontrak Pemerintah atau Izin? 3
B. Tender atau Lelang? 5
C. Mengapa Terminologi Tender dan Lelang Kerap Dianggap Sinonim, Padahal Berbeda? 9
D. Tabel perbandingan Konseptual Kontrak Pemerintah Versi Tender (PBJ dan KPBU) dengan Versi Lelang (PBMN/D atau Lelang Lainnya) 11
E. Tumpang-Tindih pada Beberapa Regu lasi yang Mengatur Kontrak Pemerintah 15
F. Kontrak Pemerintah dan Tudingan atas Neoliberalisme 17
G. Kontrak Pemerintah dalam Pergulatan Hukum Publik dan Hukum Privat 27
H. Sistematika Buku Ini 29
Daftar Pustaka 31
BAB 2 Karakteristik Kontrak Pemerintah dan Problematika Penegakan Hukumnya
– (Yohanes Sogar Simamora, Faizal Kurniawan, Rizki Amalia,
dan Xavier Nugraha) 37
A. Pendahuluan 37
B. Metode Penelitian 40
C. Karakteristik Kontrak Pemerintah 41
D. Penegakan Hukum Permasalahan dalam Kontrak Pemerintah 48
E. Penutup 54
Daftar Pustaka 54
BAB 3 Dinamika Regulasi dan Aspek Tranparansi dalam Mendorong Kompetisi pada Pengaturan Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah
– (Abdul Adhim Azzuhri d
an Dwi Haryati) 59
A. Dinamika Pengaturan Pemanfaatan BMN/D 61
B. Aspek Keterbukaan pada Pemanfaatan BMN/D dalam Mendorong Kompetisi 72
C. Kesimpulan 76
Daftar Pustaka 77
BAB 4 Konsep Pembagian Risiko dan Perkembangan Pengaturannya di KPBU
– (Richo Andi Wibowo, Reghi Perdana, dan Karina Dwi Nugrahati Putri) 79
A. Pendahuluan 79
B. Jenis-jenis Risiko 84
C. Konsep Pembagian Risiko dalam KPBU 89
D. Perkembangan Pengaturan Pembagian Risiko dalam KPBU 93
E. Penutup 112
Daftar Pustaka 114
BAB 5 Analisis Terhadap Salah Satu Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara yang Berada dalam Pengelolaan Kementerian Pertahanan
– (Selviana Tiurma Doloksaribu) 117
A. Latar Belakang 117
B. Konstruksi Hukum Terkait dengan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sebelum Dikeluarkannya Peraturan Pelaksana yang Terkait 121
C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Ketika Ada Peraturan yang Memberikan Kewajiban Tambahan Terhadap Para Pihak 126
D. Hal yang Harus Dilakukan Ketika Perjanjian Kerja Sama Pemanfatan Sudah Harus Dilaksanakan Namun Peraturan Zonasi Belum Terbit 130
E. Kesimpulan dan Saran 132
Daftar Pustaka 133
BAB 6 Legalitas Pemerintah Daerah dalam Menjamin Pembangunan Infrastruktur PDAM Di Wilayahnya
– (Arib Setiawan) 137
A. Pendahuluan 137
B. Otonomi Daerah dan Hak Atas Air 141
C. Konsep Kemanfaatan dalam Hukum 142
D. Ambiguitas Norma 142
E. Akibat Hukum Terhadap Gagal Bayar Atas Kredit Investasi PDAM 155
F. Kesimpulan 158
Daftar Pustaka 160
BAB 7 Pembagian Risiko Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat
– (Sedyani Aisyah) 165
A. Latar Belakang 165
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 168
C. Pembagian Risiko KPBU yang Bersifat Finansial pada Proyek SPAM Semarang Barat 173
D. Pembagian Risiko KPBU yang Bersifat Non-Finansial Pada Proyek SPAM Semarang Barat 177
E. Kesimpulan 182
Daftar Pustaka 183
BAB 8 Penugasan Pemerintah Kepada BUMN dalam Penyelenggaraan Infrastruktur: Solusi Atau Masalah?
– (Richo Andi Wibowo dan Karina Dwi Nugrahati Putri) 187
A. Pendahuluan 187
B. Beberapa Contoh Penugasan Pemerintah Kepada BUMN untuk Menyediakan Infrastruktur 190
C. Dampak-dampak Positif Penugasan BUMN 192
D. Kritik yang Disuarakan oleh Para Pemangku Kepentingan dan Dampak-dampak yang Merugikan dari Kebijakan Penugasan BUMN 194
E. Dasar Hukum yang Menyebabkan Permasalahan 198
F. Menjernihkan Masalah 201
G. Kesimpulan 206
Daftar Pustaka 207
BAB 9 Regulasi Tender BUMN yang Bersifat Proteksionisme: Kritik dan Solusi dari Perspektif Hukum Publik
– (Richo Andi Wibowo) 211
A. Pendahuluan 211
B. Konstitusi dan Proteksionisme Negara 216
C. Penafsiran Atas Putusan Mahkamah Konstitusi 220
D. Sejarah BUMN yang Lekat dengan Ikhtiar Anti Kolonialisme 222
E. Argumen untuk Mendukung Asas Kesetaraan (The Principle of Equality) 224
F. Kesimpulan 231
Daftar Pustaka 233
BAB 10 Kehadiran Pihak Terafiliasi Sebagai Modus Bersekongkol dalam Persekongkolan Tender
– (Siti Anisah) 237
A. Pendahuluan 237
B. Persekongkolan Tender 239
C. Kehadiran Pihak Terafiliasi sebagai Modus Bersekongkol 243
D. Penutup 258
Daftar Pustaka 259
BAB 11 Kajian Putusan Atas Kasus-kasus Kontrak Pemerintah
– (Karina Dwi Nugrahati Putri dan Abdul Adhim Azzuhri) 261
A. Pendahuluan 261
B. Kasus Kerja sama Pembangunan Sistem Rasionalisasi Penerangan Jalan Umum 261
C. Kasus Pembangunan Pasar Kota Metro 272
D. Kasus Bangun Guna Serah Pembangunan Pasar Legi Parakan 281
E. Uraian Kasus 287
F. Kesimpulan 293
Daftar Pustaka 294
BAB 12 Kajian Aneka Putusan PTUN Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang yang Dapat Merugikan Keuangan Negara
– (Nopitasari Suparjo) 297
A. Pendahuluan 297
B. Enam Kasus Pengujian Penyalahgunaan Wewenang pada Peratun 302
C. Analisis Putusan Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Kaitannya dengan Persinggungan Hukum Administrasi dan Pidana
