BAB 1 PARADOKS KEBIJAKAN 1 1.1 Pengantar. 1 1.2 Ruang Lingkup Administrasi Modern . 3 1.2.1 Pemerintahan Vertikal. 5 1.2.2 Dominasi Profesional. 7 1.2.3 Rasionalitas Instrumental. 8 1.2.4 Abstraksi Birokrasi. 9 1.2.5 Kompleksitas Birokrasi. 10 1.2.6 Menenangkan Warga Negara. 11 1.2.7 Berpikir Dualistik. 13 1.3 Konstruksi Sosial dalam Konteks Demokr atis14 1.4 Dialektika Peran. 17 1.5 Memahami Pikiran Jun tentang Administrasi Publik. 19
BAB 2 PERUBAHAN PEMERINTAHAN 21 2.1 Pengaruh Abad ke-21. 21 2.2 Mengubah Konteks Administrasi Publik 25 2.3 Perubahan Aparatur 27 2.3.1 Sebuah Kebutuhan Transformasi. 30 2.3.2 Kebutuhan Kepemimpinan. 31 2.3.3 Pentingnya Krisis 33 2.3.4 Mengembangkan Visi Transformasi. 34 2.3.5 Menggerakkan Sumber Daya. 35 2.3.6 Memilih Metrik dan Penjelasan Kinerja yang Tepat. 35 2.4 Mengubah Wajah Pemerintah. 36 2.5 Empat Tingkat Transformasi. 38 2.6 Kegagalan Program Pemerintah. 43 2.7 Menafsirkan Ulang Makna Administrasi Publik. 47 2.8 Kelahiran Kembali Publik. 49 2.8.1 Peran Media Massa. 52 2.8.2 Konstruksi Sosial atas Reformasi Birokrasi. 55 2.8.3 Dekonstruksi Sosial Media Massa dan Media Sosial atas Reformasi Birokrasi 57
BAB 3 INTERSUBJEKTIF 61 3.1 Kesadaran Beragam Budaya dan Beberapa Realitas. 62 3.2 Dialog, Wacana, dan Intersubjektivitas. 63 3.3 Dialektika Individu, Organisasi, dan Masyarakat. 65 3.4 Globalisasi sebagai Konstruksi Sosial. 66
BAB 4 GOVERNMENT PUBLIC RELATION (GPR) 71 4.1 Relasi Media . 74 4.2 Pelaporan Publik 74 4.3 Responsif Terhadap Warga Negara. 79 4.4 Responsif Terhadap Publik sebagai Pelanggan. 81 4.5 Konstruksi Sosial Government Public Relation. 82
BAB 5 DIALEKTIKA TINDAKAN 87 5.1 Dialektika Tindakan Organisasi. 87 5.2 Perspektif Fungsionalis. 88 5.3 Tindakan Dialektika Ruang Publik. 90
BAB 6 TANGGUNG JAWAB ETIS KONSTRUKSI SOSIAL 95 6.1 Hubungan Antara Politik dan Bisnis. 99 6.2 Mesin Politik Tangan Kotor. 100
BAB 7 WAJAH BARU PEMERINTAHAN 101 7.1 Pengaruh Globalisasi 101 7.2 Kebangkitan Masyarakat Sipil. 104 7.3 Wajah Baru Pemerintahan: Pemerintah - Bisnis - Masyarakat Sipil. 106
BAB 8 KONSTRUKSI SOSIAL ADMINISTRASI PUBLIK 109 8.1 Kepentingan Negara. 109 8.2 Konsep Dasar Konstruksi Sosial Administrasi Publik 111 8.3 Konstruksi Sosial Administrasi Publik Berger - Luckmann. 112 8.3.1 Konstruksi Sosial Citra Pemimpin. 118 8.3.2 Konstruksi Citra Pemimpin - Brand Personal. 123 8.3.3 Konstruksi Sosial Citra Kebijakan Publik. 124 8.3.4 Konstruksi Citra Kebijakan - Brand Pemerintahan. 127 8.4 Keterbatasan Administrasi Publik Tradisional - Modern. 128 8.4.1 Pemerintahan Vertikal. 130 8.4.2 Dominasi Profesional. 130 8.4.3 Rasionalitas Instrumen - Teknis. 131 8.4.4 Menegakkan Birokrasi. 132 8.4.5 Kompleksitas. 133 8.4.6 Menenangkan Warga. 134 8.4.7 Pemikiran Dualistik. 135 8.5 Konstruksi Sosial dalam Konteks Demokrasi 136 8.6 Konstruksi Sosial Media Massa dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. 139 8.7 Konstruksi Sosial Soekarno, Soeharto, dan Kepala Negara di Era Reformasi141 8.7.1 Konstruksi Sosial Soekarno. 143 8.7.2 Konstruksi Sosial Soeharto. 144 8.7.3 Konstruksi Sosial Era Reformasi. 144 8.7.4 Konstruksi Sosial Jokowi vs. Prabowo. 145 8.7.5 Konstruksi Sosial Pimpinan Daerah. 148 8.8 Konstruksi Sosial sebagai Pencitraan: Dekonstruksi Derrida. 149 8.8.1 Hoax dan Etika Politik Pencitraan. 150 8.8.2 Citra Social Construction of Public Administration (SCoPA154 8.8.3 Pencitraan Konstruksi Sosial Media Massa. 155 8.9 Konstruksi Realitas Politik: Objektif, Subjektif, Simbolik dan Intersubjektif . 161 8.10 Hegemoni Negara dan Paradoks Kebijakan Publik. 167
BAB 9 KOMUNIKASI POLITIK-AGENDA SETTING 171 9.1 Sistem Pemilu dan Komunikasi Politik Eksekutif - Legislatif 171 9.2 Komunikasi Politik. 174 9.2.1 Momentum Kebersamaan 175 9.2.2 Momentum kepentingan Bersama Presidential Threshold (PreT176 9.2.3 Momentum Peran Figur Politik. 176 9.3 Menunggu Sang Master 177 9.4 Hashtag (#) Politik. 178 9.5 Agenda Setting: Relasi Media - Kelompok Politik. 180 9.6 Kekuatan Media Priming. 187
BAB 10 HIPERREALITAS KE HIPERSOSIAL 187 10.1 Media Menciptakan Hiperrealitas. 187 10.2 Komunikasi dan Epifenomenalisme. 189 10.3 Denotasi-Konotasi. 190 10.4 Komunikasi Monologik. 193 10.5 Superman. 193 10.6 Propaganda Politik. 195
BAB 11 KONSTRUKSI SOSIAL PEMERINTAH - NEGARA POSTMODERN 199 11.1 Terbentuknya Masyarakat - Negara. 199 11.2 Lahirnya Negara-negara. 200 11.3 Negara Postmodern - Shadow Government. 202 REFERENSI 205 LAMPIRAN 209 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. 211 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. 243 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. 259 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015.
