Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa

Sudah menjadi communis opinion bahwa peradilan di Indonesia masih jauh dari tujuan hukum yang bernama "adil" itu. Berbagai fakta empirik telah dipertontonkan oleh "aktor" peradilan kita, selayaknya sebuah "sinetron yang penuh rekayasa". Putusan pengadilan yang katanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seolah-olah telah
bergeser menjadi "Keadilan Berdasarkan Kehendak Tuan Sang Penguasa" atau Keadilan Berdasarkan Kehendak Tuan Yang Mahakaya". Putusan pengadilan seolah-olah hanya menjadi ending sebuah sinetron yang skenarionya telah ditentukan oleh sang sutradara, yaitu mereka yang beruang. Itulah mafia peradilan yang modusnya lebih tertata rapi tetapi akibatnya lebih sadis dari aksi mafia preman copet di terminal bus.

Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga baru yang memang sengaja dibentuk untuk menangani urusan yang terkait dengan pengangkatan hakim agung serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Di samping itu, dikhawatirkan MA tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan, dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen. Bahkan, pandangan yang cukup pesimis menyatakan bahwa MA tidak mungkin dapat menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan atap secara baik karena mengurus dirinya sendiri saja MA tidak mampu.

Lembaga Eksaminasi Publik (LEP) merupakan lembaga baru yang mencoba berperan dari luar pagar peradilan melalui pengujian proses peradilan. Tujuan dari eksaminasi publik ini adalah untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa melalui gerakan ekstrayudisial. Beberapa konsepsi teoretis dan hasil kajian empirik dalam buku ini dimaksudkan untuk mempertegas urgensi eksaminasi publik dan menggalakkan partisipasi publik dalam memantau proses peradilan.

Buku ini penting dibaca oleh mahasiswa, staf pengajar, penegak hukum, anggota lembaga legislatif, birokrasi, dan masyarakat pada umumnya yang ingin mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.