Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Hukum pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP.
Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya, seiring dengan tuntutan perkembangan di masyarakat. Oleh karenanya, materi yang dituangkan secara komprehensif dan sistematis dalam buku ini akan dapat memberikan bacaan yang baik dan relevan untuk menambah informasi kepustakaan dan wawasan yang mutakhir bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya bahan pemikiran mengenai definisi hukum pidana khusus, ruang lingkup hukum pidana khusus, eksistensi dan tujuan hukum pidana khusus, perbedaan, persamaan, dan keterkaitan tindak pidana ekonomi dengan bidang hukum lainnya.
BAB 1 RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KHUSUS 1
Pendahuluan 1
Pengertian Tindak Pidana Khusus 2
Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus 7
Karakteristik Hukum Pidana Khusus 10
BAB 2 HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI 13
Pengertian Tindak Pidana Korupsi 13
Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 15
Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi 16
Subjek Tindak Pidana Korupsi 22
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pega wai Negeri 22
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bukan Pegawai Negeri 25
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Maupun oleh Bukan Pegawai Negeri 26
Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi 27
BAB 3 HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) 33
Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang 33
Tindak Pidana Money Laundering 36
Tipologi Transaksi pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang 39
Upaya Pencegahan Money Laundering di Indonesia 40
BAB 4 HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI 47
Pengertian Tindak Pidana Ekonomi 47
Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi 49
Tindak Pidana Ekonomi sebagai Tindak Pidana Khusus 59
Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP Hukum Pidana 61
Tujuan Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP 61
Tindak Pidana Ekonomi di dalam Sistematika RKUHP 63
BAB 5 HUKUM TINDAK PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK 65
Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 65
Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE 67
Jerat Hukum Pelaku Lebih Luas 68
Ada Tidaknya Unsur Niat Dapat Terjerat Hukum 69
Unsur-unsur Teknis di Bidang Informasi Elektronik Telah Jelas 71
Arti Pemahaman Pencemaran Nama Baik yang Luas 72
Pertanggungjawaban Privasi Lebih Ketat 73
Penguatan Hukum oleh Delik Aduan 74
Ketiadaan Alasan Pembenar 75
Pengakuan Hukum Alat Bukti Elektronik 77
Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik 78
BAB 6 TINDAK PIDANA TERORISME 79
Pengertian Terorisme 79
Bentuk-bentuk Terorisme 84
Karakteristik Terorisme 86
Tipologi Terorisme 89
Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Terorisme di dalam UU No. 15 Tahun 2003 91
BAB 7 HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA 97
Pengertian Tindak Pidana Narkotika 97
Pengertian Narkotika 99
Golongan Narkotika 100
Subjek Tindak Pidana Narkotika 101
Kategorisasi 103
Delik Formil dan Delik Materiel Tindak Pidana Narkotika 104
Menurut Doctrine 104
Menurut KUHP 106
Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 108
Upaya Penegakan Hukum terhadap Narkotika 115
BAB 8 HUKUM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA 121
Psikotropika 121
Penggolongan Psikotropika 122
Pengertian Tindak Psikotropika 124
BAB 9 TINDAK PIDANA ANAK 125
Pengertian Tindak Pidana Anak 125
Bentuk-bentuk Tindak Pidana Anak 126
Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana 127
Sistem Pemidanaan 129
Anak Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana