Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Dewasa ini berlangsung perkembangan yang sangat cepat di bidang hukum administrasi negara, sebagai variabel terpengaruh dari perkembangan politik ketatanegaraan RI, yang membuat semua pihak yang berkecimpung dalam bidang ini harus memahami dasar-dasar dan konsep, termasuk juga mampu melihat dan memahami perkembangannya yang mutakhir
Oleh karenanya, untuk keperluan itu buku ini diterbitkan sebagai salah satu sumber bacaan untuk memperkaya pemahaman di bidang hukum administrasi negara. Selain didasarkan atas studi pustaka, materi buku juga dipadukan dengan pengalaman penulis pada saat melakukan kajian di instansi-instansi pemerintahan. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi salah satu bahan pustaka di lingkungan perguruan tinggi. Karena buku ini juga mengandung dimensi empirik dalam proses praksis penyelenggaraan pemerintahan, maka buku ini dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan leluasa bagi para pengamat, peneliti, dan pelaku pemerintahan.
BAB 1 PARADIGMA NEGARA KESEJAHTERAAN(WELFARE STATE) 1
BAB 2 INSTRUMEN-INSTRUMEN PEMERINTAHAN 21
Instrumen Yuridis 23
Instrumen Peraturan Perundang-undangan(Wet en Regeling) 23
Instrumen Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) 36
Instrumen Perencanaan (Planning, Het Plan) 39
Instrumen-instrumen Hukum Keperdataan(Privaatrechtelijk middelen) 52
Instrumen Keputusan Tata Usaha Negara 71
BAB 3 PE NGELOLAAN BENDA-BENDA DAN JASA PUBLIKOLEH PEMERINTAH 87
Penguasaan Negara Atas Tanah 118
Pengelolaan Air sebagai Public Goods 142
Pengelolaan Jalan sebagai Public Goods 170
BAB 4 SARANA KEPEGAWAIAN DALAM PENYELENGGARAANFUNGSI PEMERINTAHAN 193
BAB 5 SARANA KEUANGAN NEGARA DALAMPENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN 217
Pengertian Keuangan Negara 218
Ruang Lingkup Keuangan Negara 221
Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara 222
Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil 224
Asas Profesionalitas 226
Asas Proporsionalitas 228
Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara 229
Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yangMandiri 230
Pengelolaan Keuangan Negara 236
Otorisator 237
Ordonator 237
Siklus Anggaran (Budget Cyclus) 240
Korelasi Instrumen Keuangan Negara dengan Instrumen Kepegawaian 243
DAFTAR PUSTAKA 247
LAMPIRAN
Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Beserta Penjelasannya 253
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Beserta Penjelasannya 339
TENTANG PENULIS 417