Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Hukum perusahaan yang berlaku sangat tergantung pada bentuk perusahaan yang dijalankan. Jika perusahaan itu dianalogikan sebagai kendaraan, maka pengusaha adalah pengendaranya dan usahanya adalah upaya pengemudi untuk menjalankan kendaraannya tersebut. Setiap bentuk usaha (yang diibaratkan sebagai kendaraan), yang dapat dimaknai sebagai sarana bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya, dalam hal ini akan ditemukan berbagai bentuk perusahaan, baik itu usaha perseorangan, persekutuan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Bentuk-bentuk perusahaan tersebut, masing-masing memiliki cara pengelolaan yang spesifik dan berbeda antara satu dan yang lain. Bentuk-bentuk perusahaan inilah yang akan diterangkan lebih jauh dalam buku ini, yang tentu saja terkait pula dengan konsekuensinya masing-masing. Dengan demikian, pembahasan mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang akan disajikan kepada pembaca, adalah terkait seluk beluk hukum perusahaan berdasarkan asas-asas, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli. Diharapkan dengan membaca buku ini, para pembaca akan lebih terbantu untuk memahami konsekuensi dari pengelolaan masing-masing bentuk perusahaan.
BAB 1 PENDAHULUAN 1
BAB 2 ASPEK HUKUM PERUSAHAAN 5
Perkumpulan 5
Perbuatan Perniagaan 6
Perusahaan dan Menjalankan Perusahaan 8
Teori-teori Badan Hukum 11
Badan Hukum 13
Sumber Hukum Perusahaan 17
Organisasi Perusahaan 17
BAB 3 USAHA DAGANG 19
Pengertian Usaha Dagang 19
Ciri-ciri Usaha Dagang 20
Dasar Hukum Usaha Dagang 21
Pendirian Usaha Dagang 22
Usaha Dagang Bukan Badan Hukum 23 Tanggung Jawab Individu dan Tidak Terbatas Usaha Dagang 24
Kelebihan dan Kekurangan Usaha Dagang 25
BAB 4 PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP) 29
Pengertian Persekutuan Perdata 29
Dasar Hukum Persekutuan Perdata 33
Unsur-unsur Persekutuan Perdata 33
Bentuk-bentuk Persekutuan Perdata 34
Syarat-syarat Pendirian Persekutuan Perdata 34
Cara Mendirikan Persekutuan Perdata 35
Keanggotaan Persekutuan Perdata 35
Hubungan Internal Persekutuan Perdata 35
Sifat Persekutuan Perdata 36
Pengurusan Persekutuan Perdata 36
Pembagian Keuntungan dan Kerugian Persekutuan Perdata 38
Tanggung Jawab Internal Persekutuan Perdata 39
Tanggung Jawab Eksternal 40
Persekutuan Perdata Bukan Badan Hukum 40
Pembubaran Persekutuan Perdata 42
BAB 5 PERSEKUTUAN FIRMA 45
Pengertian Persekutuan Firma 45
Ciri-ciri Khusus Persekutuan Firma 46
Sifat Kepribadian Persekutuan Firma 48
Pendirian Persekutuan Firma 49
Hubungan Internal Persekutuan Firma 50
Pengurusan Persekutuan Firma 51
Tanggung Jawab Sekutu Baru Persekutuan Firma 52
Hubungan Eksternal Persekutuan Firma 54
Persekutuan Firma Bukan Badan Hukum 56
Pembubaran Persekutuan Firma 57
Kelebihan dan Kekurangan Persekutuan Firma 59
Perbedaan antara Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata 60
BAB 6 PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) 63
Pengertian Persekutuan Komanditer 63
Pendirian Persekutuan Komanditer 65
Kesalahan KUHD tentang Makna Komanditer 66
Jenis-jenis Persekutuan Komanditer 67
Perbedaan dan Persamaan antara Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas 68
Hubungan Internal Persekutuan Komanditer 69
Hubungan Eksternal Persekutuan Komanditer 71
Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer 73
Pembubaran Persekutuan Komanditer 75
Pemberesan Persekutuan Komanditer 75
Kelebihan dan Kekurangan Persekutuan Komanditer 76
Perbedaan antara Persekutuan Komanditer dan Persekutuan Firma 76
BAB 7 PENDAFTARAN PERSEKUTUAN PERDATA, FIRMA, DAN CV 79
Permohonan Pengajuan Nama Persekutuan 79
Permohonan Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan 81
BAB 8 KOPERASI 83
Pengertian dan Ciri-ciri Koperasi 83
Koperasi dan Lingkungannya 86
Dasar Hukum Koperasi 92
Sejarah Koperasi 94
Landasan dan Asas Koperasi 99
Tujuan, Nilai, Fungsi, dan Peran Koperasi 100
Karakteristik Koperasi 102
Prinsip Koperasi 103
Aliran-aliran Pemikiran dalam Koperasi 107
Jenis-jenis Koperasi 110
Manajemen Usaha Koperasi 111
Pendirian Koperasi 113
Nama dan Domisili Koperasi 115
Anggaran Dasar Koperasi dan Perubahannya 116
Perangkat Organisasi Koperasi 119
Permodalan Koperasi 121
Lapangan Usaha Koperasi 124
Sisa Hasil Usaha Koperasi 125
Keanggotaan Koperasi 128
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 130
Jangka Waktu Berdirinya Koperasi 133
Pembubaran Koperasi 134
Pemberesan Koperasi 135
Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 136
BAB 9 PERSEROAN TERBATAS 139
Pengantar Hukum Perseroan Terbatas 139
Sejarah Perseroan Terbatas 142
Pengertian Perseroan Terbatas 147
Jenis-jenis Perseroan Terbatas 150
Dasar Hukum Perseroan Terbatas 151
Pendirian dan Pengesahan Perseroan Terbatas 153
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 157
Pendaftaran Perseroan Terbatas 160
Pengumuman Perseroan Terbatas 163
Permodalan Perseroan Terbatas 164
Saham Perseroan Terbatas 168
Organ-organ Perseroan Terbatas 177
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Terbatas 181
Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas 183
Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas 185
Konsep Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas 186
BAB 10 BADAN USAHA MILIK NEGARA 189
Pengertian Badan Usaha Milik Negara 189
Dasar Hukum Badan Usaha Milik Negara 190
Asas-asas Badan Usaha Milik Negara 191
Tujuan, Peran, dan Manfaat Pendirian Badan Usaha Milik Negara 193
Modal Badan Usaha Milik Negara 196
Pengurusan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara 197
Perusahaan Perseroan 200
Organ-organ Perusahaan Perseroan 203
Perusahaan Umum 212
Organ-organ Perusahaan Umum 214
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara 221
Kewajiban Pelayanan Umum 224
Satuan Pengawasan Internal, Komite Audit, dan Komite Lain 224
Pemeriksaan Eksternal 226
Restrukturisasi dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara 226
BAB 11 PERUSAHAAN DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 233
Pengertian Perusahaan Daerah 233
Pengertian Badan Usaha Milik Daerah 234
Karakteristik Badan Usaha Milik Daerah 236
Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah 236
Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah 237
Bentuk Badan Usaha BUMD 238
BAB 12 BADAN USAHA DALAM PENANAMAN MODAL 243
Pengertian Penanaman Modal dan Modal 243
Dasar Hukum Penanaman Modal 246
Bentuk Badan Usaha dalam Penanaman Modal 248
Pengesahan dan Perizinan Perusahaan Penanaman Modal 252
Bidang Usaha Penanaman Modal 253
BAB 13 USAHA DI SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SERTA INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI 255
Dasar Hukum Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 255
Pengertian Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 259
Bentuk Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara 260
Dasar Hukum Kegiatan Usaha di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi 265
Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Minyak dan Gas Bumi 266
BAB 14 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS 269
Pengertian Sengketa Bisnis 269
Metode Penyelesaian Sengketa Bisnis 270
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan atau Litigasi 271
Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi 273
Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution