Sinopsis
Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konsekuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukan peraturan daerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui saat ini tentang apa dan bagaimana serta dinamika yang terjadi terkait hukum yang mengatur pemerintah daerah.
Buku ini berbicara mengenai hukum pemerintah daerah. Terdiri atas beberapa bab, pembahasan di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang negara kesatuan, negara federasi dan negara konfederasi. Disusul dengan pembahasan mengenai otonomi daerah, desentralisasi serta dinamika pengaturan pemerintahan daerah. Kemudian berlanjut kepada pembahasa perihal pembentukan daerah, urusan pemerintahan dan keuangan daerah. Berikutnya dibahas terkait organisasi pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan kelembagaan daerah. Di bagian akhi buku inir dibahas ihwal pemerintahan desa dan peraturan daerah.
Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Hukum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, dapat dibaca pula oleh para akademisi atau pengajar di Fakultas Hukum dan para praktisi hukum serta mereka yang berminat dengan studi hukum pemerintahan daerah
