Hukum Maritim

Buku Pertama Maritim/Pelayaran Hasil Kerja Sama 7 Institusi Maritim/Pelayaran Terkenal di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Buku Hukum Maritim ini disusun untuk menjadi pedoman pembelajaran bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar bagi para peserta didik/taruna-taruni program pendidikan Nautika, Teknika, Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, dan SMK Pelayaran.

Di samping itu, buku ini dipersiapkan untuk membantu melengkapi literatur yang terkait dengan materi kebijakan-kebijakan di bidang kemaritiman-bahari-pelayaran, bagi para peserta didik/taruna -taruni tersebut sesuai dengan semangat amanah peraturan perundang-undangan internasional, produk PBB seperti UNCLOS 1982 dan produk International Organization Maritime (IMO) seperti amandemen Manila 2010 Standard of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) for Seafarers, dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran.

Berdasarkan pada amanah kebijakan tersebut, sumber daya manusia yang telah terdidik yang nantinya dalam bergerak pada dunia industri maritim-bahari-pelayaran, dapat mengaplikasikan dan melestarikan semua pemahaman atas Hukum Maritim yang menuangkan banyak aspek kebijakan dalam Angkutan Air (Water Transportation), Navigasi (Navigation), Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran (Marine Safety), Kepelabuhanan dan Pengerukan (Port And Dredging), Teknologi Maritim (Maritime Service), Hukum di Laut (Maritime Law) sehingga dapat dijadikan panduan, pedoman atau acuan pada saat diperlukan untuk belajar, melakukan analisis dan pembahasan ilmiah, dan dalam temu bicara terkait dengan kegiatan maritim-bahari-pelayaran.

Kata Pengantar dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.