Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis): Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya taflis dalam hukum Islam dapat dikomparasi dengan kepailitan konvensional, baik dari sisi definisi, persyaratan, karakteristik nasabah dan shahib al-maal, serta treatment penyelesaian. Di samping memiliki titik kesamaan, tapi taflis memiliki perbedaan dengan kepailitan konvensional.

Hukum taflis mengedepankan prinsip tolong menolong (ta’awuni) atas dasar ketauhidan dalam penyelesaian kewajiban nasabah yang taflis. Allah Swt. secara tegas di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa jika ada seorang nasabah mengalami al-i’sar, maka berikanlah keringanan sampai ia memiliki kesanggupan untuk memenuhi prestasinya, bahkan jika memungkinkan, tindakan yang lebih baik bagi shahib al-maal adalah melepaskan nasabah dari kewajibannya (al-ibra’). Di samping itu, dalam hukum Islam, muflis perorangan (al-muflis al-syakhshi) juga dikategorikan sebagai al-gharimin yang dapat diberikan distribusi zakat.

Kalaupun harta muflis harus dijual untuk memenuhi prestasinya kepada shahib al-maal, maka hukum Islam menegaskan bahwa kelanjutan hajat hidup muflis tetap harus diperhatikan oleh kurator (wali) dengan tetap menjamin ketersediaan kebutuhan hidupnya yang bersifat primer, meliputi sandang, pangan, papan, dan termasuk peralatan usahanya.
Buku ini menjelaskan perbandingan taflis dengan pailit sehingga memudahkan bagi para penegak hukum melakukan treatment terhadap perkara kepailitan (taflis) menurut hukum Islam dan juga menjelaskan posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.