Hukum Administrasi Negara, Jual Beli dan Pembebasan Tanah (Sejarah Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah Indonesia)

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LEGAL ISSUES PENGADAAN TANAH DI INDONESIA

A. KENDALA DAN HAMBATAN

1. Persoalan Besaran Nilai Ganti Kerugian

2. Persoalan Penolakan Masyarakat

3. Persoalan Dasar Hukum

4. Persoalan Efektifitas Konsinyasi Uang Ganti

Kerugian di Pengadilan

5. Persoalan Administrasi Pertanahan

6. Persoalan Administratif Land Freezing

7. Persoalan Lembaga Penilai Harga Tanah

B. REKOMENDASI PENYELESAIAN ATAS PERSOALAN PRAKTIK PENGADAAN TANAH

1. Solusi atas Besaran Nilai Ganti Kerugian

2. Solusi atas Penolakan Masyarakat

3. Solusi atas Administrasi Pertanahan

4. Soluasi atas Lembaga Penilai Harga Tanah

5. Solusi atas Pencadangan Tanah
6. Solusi atas Kepastian waktu dalam Pengadaan Tanah

HUKUM ADMINISTRASI, JUAL BELI dan PEMBEBASAN TANAH

BAB III PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH:

DIANTARA TEORIS DENGAN PRAKTISI

A. GAGASAN PARA TEORIS-AKADEMISI

1. Pembelajaran dari Kesuksesan dalam Praktik.. 31

2. Perkembangan Pemikiran

B. HASIL KAJIAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 40

1. Alokasi Ketersediaan Tanah untuk Pembangunan

2. Kebijakan Pembekuan Administrasi Pertanahan [land freezing policy]

3. Pembiayaan Panitia Pengadaan Tanah [P2T]

4. Identifikasi dan Inventarisasi Tanah

5. Alokasi Dana Ganti Kerugian

6. Besaran Ganti Kerugian

7. Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri

8. Penilai Independen dan Surveyor
9. Administrasi Pertanahan

10. Pemegang Hak Atas Tanah

11. Musyawarah

12. Relokasi

13. Penggunaan Undang-Undang Pencabutan Hak Atas Tanah

14. Alur Pikir Penyediaan Tanah untuk Pembangunan

BAB IV PERBANDINGAN HUKUM: PENGADAAN TANAH INDONESIA DAN DI NEGARA LAIN

A. Pokok-Pokok Ketentuan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Malaysia

B. Pokok-Pokok Ketentuan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Singapore

C. Pokok-Pokok Ketentuan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Jepang

D. Pokok-Pokok Ketentuan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Australia

BAB V PARADIGMA BARU HUKUM PENGADAAN TANAH. 71

A. MASALAH POKOK PENGADAAN TANAH

1. Kerumitan Hukum Terkait

2. Musyawarah

3. Problematika Nilai Tanah

4. Kelembagaan Panitia Pengadaan Tanah

5. Konsinyasi Ganti Kerugian

B. PARADIGMA BARU UNTUK PENGADAAN TANAH

1. Pelembagaan Konsultasi Publik

2. Penguatan Peran Lembaga Peradilan

3. Penguatan Lembaga Penilai Tanah
4. Pelaksana Pengadaan Tanah

5. Pembiayaan Pengadaan Tanah

BAB VI POKOK-POKOK PENGADAAN TANAH

A. SISTEMATIKA

B. POKOK-POKOK MATERI MUATAN DAN LANDASAN KONSEPSIONAL

C. DRAF KONSEP RUU PENGADAAN TANAH

BAB VII RASIONALISASI HUKUM PENGADAAN TANAH DI

INDONESIA

A. PENDAHULUAN

B. PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH

1. Pengadaan Tanah diantara Hak Negara Vs Hak Rakyat

2. Pengadaan Tanah diantara Hukum Perdata

Vs Hukum Administrasi

2.1. Instrumen Hukum Perdata untuk

Pengadaan Tanah

HUKUM ADMINISTRASI, JUAL BELI dan PEMBEBASAN TANAH

2.1.1. Pemerintah adalah Subyek Hukum

2.1.2. Jual Beli Tanah Versi Hukum Perdata

2.1.3. Jual Beli Tanah Versi Undang-Undang Pengadaan Tanah

2.2. Instrumen Hukum Administrasi untuk Pengadaan Tanah

2.2.1. Ketentuan di UU Pengadaan Tanah bersifat memaksa [dwingendrecht/ coercive order]
2.2.2. UU Pengadaan Tanah menjadi lex imperator pengadaan tanah di Indonesia.

2.2.3. Aktor Pengadaan Tanah hanya Instansi yang dibolehkan

2.2.4. Legalitas instansi pemerintah melaksanakan pengadaan tanah dengan jual beli

2.2.5. Ganti Kerugian tidak hanya bagi pemegang [sertipikat] hak atas Tanah

2.2.6. UU Pengadaan Tanah hanya bisa dipergunakan jika ada perencanaan.

2.2.7. Pelimpahan wewenang pelaksana pengadaan tanah

2.2.8. Penjual Tanah: Pemegang Hak atau Pihak Yang Berhak

2.2.9. Perlindungan Hukum untuk Rakyat Terdampak Pengadaan Tanah

2.2.10.Pengadaan Tanah Barang [aset] Milik Negara/Daera
2.2.11.Penitipan Pemberian Ganti Kerugian [Konsinyasi]
C. JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG

PENGADAAN TANAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Tampilkan Semua Daftar Isi