Buku ini terdiri dari empat belas bab, yang disusun sesederhana mungkin untuk memudahkan pemahaman tentang Hukum Acara Peradilan TUN, mulai dari dasar-dasar hukum acara, pemeriksaan persidangan, hingga upaya hukum dan pelaksanaan putusan. Buku ini dilengkapi dengan praktik Peradilan TUN terbaru sebagaimana terbaca dari berbagai putusan, Surat Edaran, maupun kebijakan Mahkamah Agung lainnya demi mewujudkan kebersisteman Hukum Administrasi. Selain dapat dimanfaatkan oleh para akademisi hukum (mahasiswa, dosen, peneliti), buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum untuk beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.
BAB 1 DASAR-DASAR HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 1
Pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 1
Filosofi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2
Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 5
Asas Umum Peradilan yang Baik 6
Asas Peradilan Tata Usaha Negara 9
Sejarah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 17
Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 21
Peratura n Perundang-undangan 21
Yurisprudensi 22
Praktik Peradilan TUN (Kebiasaan) 23
Kelembagaan Peradilan Tata Usaha Negara 23
BAB 2 JENIS HUKUM ACARA DAN ALUR PEMERIKSAAN PERKARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA 25
Jenis Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 25
Alur Pemeriksaan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara 26
Acara Biasa 27
Acara Cepat 28
Acara Singkat 29
Peradilan Secara Elektronik (E-Court) 29
BAB 3 GUGATAN 33
Pengertian Gugatan 33
Objek Gugatan (Kompetensi Peradilan TUN) 34
Kompetensi Absolut 34
Kompetensi Relatif 47
Subjek Gugatan 48
Penggugat, Tergugat, dan Pihak Ketiga (Intervenien) 48
Kuasa Hukum 50
Dasar Gugatan (Posita) dan Petitum 51
Formalitas Gugatan 51
Pokok Gugatan 56
Pendaftaran Gugatan 61
Perubahan dan Pencabutan Gugatan 61
Perdamaian 62
BAB 4 DISMISSAL, PERLAWANAN, DAN ACARA SINGKAT 65
Dismissal 65
Perlawanan dan Acara Singkat 66
BAB 5 PEMERIKSAAN PERSIAPAN 69
BAB 6 PIHAK KETIGA (INTERVENIEN) 71
Pengertian 71
Prosedur Masuknya Intervenien 71
BAB 7 JAWAB JINAWAB 73
Pembacaan Gugatan 73
Pembacaan Gugatan Secara Konvensional/Manual 73
Pembacaan Gugatan Secara Elektronik 73
Eksepsi dan Jawaban 74
Pengertian dan Format Eksepsi dan Jawaban 74
Prosedur Pengajuan Jawaban 76
Replik 77
Duplik 78
BAB 8 PEMBUKTIAN 81
Pengertian dan Asas Pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara 81
Surat atau Tulisan 82
Keterangan Saksi 84
Keterangan Ahli 87
Pengakuan Para Pihak 90
Pengetahuan Hakim 90
Alat Bukti Elektronik 91
Bukti Ilmiah 92
BAB 9 KESIMPULAN 95
Pengertian dan Bentuk Kesimpulan 95
Prosedur Penyampaian Kesimpulan 96
BAB 10 PUTUSAN 97
Pengertian dan Kedudukan Putusan Peradilan TUN 97
Penalaran Hukum dalam Putusan 98
Jenis dan Bentuk Putusan 101
Prosedur Pengucapan Putusan 102
Yurisprudensi 103
BAB 11 UPAYA HUKUM 107
Upaya Hukum Biasa 108
Banding 108
Kasasi 113
Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) 116
BAB 12 PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) 125
Pengertian dan Asas Pelaksanaan Putusan 125
Jenis Eksekusi 128
Eksekusi Otomatis 128
Perintah ketua Pengadilan agar Tergugat Melaksanakan Putusan 128
Pembayaran Uang Paksa 128
Sanksi Administratif 129
Pengumuman di Media Massa Cetak 130
Pengajuan Kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat 130
Prosedur Eksekusi 130
Prosedur Eksekusi Otomatis 130
Prosedur Eksekusi Upaya Paksa 131
Prosedur Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi 134
Prosedur Eksekusi Rehabilitasi 135
Prosedur Eksekusi dengan Kompensasi 137
Prosedur Eksekusi dalam Sengketa TUN Khusus 139
BAB 13 SENGKETA TATA USAHA NEGARA KHUSUS 141
Permohonan Uji Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang 142
Sengketa Informasi Publik 143
Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 146
Sengketa Proses Pemilihan Umum 147
Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 149
BAB 14 PENUTUP: MEWUJUDKAN KEBERSISTEMAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA 153
LAMPIRAN 157
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan 157
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam PenilaianUnsur Penyalahgunaan Wewenang 167
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara 179
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan 191
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara 207
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif 216
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) 221
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 229
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 237
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 244
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 245
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 247
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 250
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 253
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 255
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 259
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 261
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 263
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan 265
