Sejak Mei 1998, pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar, yaitu dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan perubahan tersebut muncullah era otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk melaksanakan sendiri penyelenggaraan pemerintahannya.
Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki good governance penyelenggaraan pemerintahan, terutama pengelolaan keuangannya. Setelah itu melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan diselenggarakan secara smart good governance yang menimbulkan smart province, smart city, maupun smart district/regency.
Buku ini fokus pada pembahasan bagaimana meningkatkan good governance penyeleng- garaan pemerintahan, terutama pada aspek pengelolaan keuangan daerah.
BAB I PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Implikasi Otonomi Daerah B. Permasalahan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah C. Tingginya KKN dalam Pelaksanaan APBD D. Penyelewengan dana APBD E. Belum Maksimalnya Kinerja F. Daya Serap Anggaran yang Rendah G. Temuan Pemeriksaan BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II GAMBARAN UMUM PENGELO LAAN KEUANGAN DAERAH A. Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah B. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah C. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah D. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah E. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah F. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah G. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah H. Pelaksanaan Keuangan Daerah I. Penatausahaan Keuangan Daerah J. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. K. Pengawasan Keuangan Daerah
BAB III PENTINGNYA GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Pentingnya Good governance dalam Pemerintahan B. Mengapa Good Governance Perlu Diterapkan di Indonesia C. Tujuan dan Manfaat Good Governance
BAB IV KONSEP GOOD GOVERNANCE A. Pengertian Government dan Governance B. Pengertian Good Governance C. Pilar yang Membangun Good Governance D. Fungsi Utama Good Governance E. Tujuan Good Governance
BAB V PILAR DAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Pilar dan Prinsip Good Governance dalam Sektor Publik B. Pilar dan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB VI REGULASI DAN KEBI JAKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan E. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
BAB VII PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA A. Penerapan Good Governance di Pemerintahan B. Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Daerah C. Faktor yang Memengaruhi dalam Mewujudkan Good Governance
BAB VIII REFORMASI BI ROKRASI A. Latar Belakang Perlunya Reformasi Birokrasi B. Birokrasi sebagai Pelaksana Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat C. Reformasi Birokrasi dalam Konsep Good Governance D. Program Reformasi Birokrasi E. Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019 F. Peran Kepemimpinan Kepala Daerah G. Peningkatan Sumber Daya Manusia H. Reformasi Birokrasi Keuangan
BAB IX KAITAN GOOD GOVERNANCE DENGAN PELAYANAN PUBLIK A. Kaitannya Good Governance dengan Pelayanan Publik B. Penyebab Pentingnya Pelayanan Publik C. Unsur-Unsur Pelayanan Publik D. Asas-asas Pelayanan Publik E. Prinsip Pelayanan Publik F. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik
BAB X PROFIL PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA A. Gambaran Umum Kota Tasikmalaya B. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kota Tasikmalaya C. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah D. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan E. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
BAB XI IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA TASIKMALAYA A. Visionary, Wawasan ke Depan B. Keterbukaan dan Transparansi C. Akuntabilitas
BAB XII Reformasi birokrasi dan pelayan publik pemer intah kota tasikmalaya dalam pengelolaan keuangan daerah A. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya B. Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tasikmalaya
