BAGIAN 1 PEMIKIRAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN KRIMINOLOGI Telaah Kritis Tindak Pidana Perpajakan 2 Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., MM., FCBArb. Perampasan Aset yang Terkait dengan Tindak Pidana 13 Dr. Suhariyono AR., S.H., M.H. Korporasi Korupsi dan Korupsi Korporasi: Inisiasi Pemberantasan yang Nyaris Basi 36 Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H. Penerapan A sas Lex Specialis Systematic dalam Perkara Tindak Pidana Pajak 61 Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. Pembunuhan Bermotif Bisnis dalam Konteks Kriminologi dan Hukum Pidana 71 Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.
BAGIAN 2 PERLINDUNGAN KEBEBASAN UNTUK MENJANGKAU KEADILAN DAN KEMAKMURAN Memperluas Akses dan Melindungi Masyarakat Kunci Meningkatkan Kesejahteraan 84 Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. Persaingan Usaha: Kebijakan yang Mendahulukan Kebebasan 103 Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., MBA, M.Mgt. Keterbukaan dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi 118 Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. Permasalahan Industri Jasa Keuangan dan Mozaik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 139 Dr. Arief Wibisono, S.H., LL.M. Program Hutan Tanaman Rakyat: Teori dan Praktiknya di Lampung 151 Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. Economic Equilibrium dan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur 172 Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia: Negara Kesejahteraan Wujud dari Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional 190 Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum.
BAGIAN 3 HUKUM ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Aspek Legal Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Muamalah di Lembaga Peradilan Indonesia 218 Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. Kajian Atas Penerapan Peraturan Perundang-undangan Syariah di Indonesia 237 Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Ideologis Ke Ekonomis) 251 Dr. Mustapa Khamal Rokan, S.H., M.H. Saham Syariah Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia 274 Dr. Helza Nova Lita, S.H., M.H. DA F TA R I S I xxxi
BAGIAN 4 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN DIALEKTIKA BERNEGARA Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Pemerintah Kajian Perizinan Pertambangan di Indonesia 292 Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. Pergeseran Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 310 Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H. Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terhadap Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract) dalam Sektor Migas 326 Dr. Arina N. Shebubakar, S.H., M.Kn..
BAGIAN 5 PEMIKIRAN HUKUM DALAM ASPEK HUKUM TATA NEGARA Gagasan Pengadilan Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999 dan Masa Depan 340 Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.. Hukum Pertumbuhan Lembaga Pemerintahan (Hukum Agentifikasi) 354 Dr. Roberia, S.H., M.H.. Perkembangan Politik Hukum Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia 370 Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.. Berhukum dengan Sinar Ketuhanan 392 Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.. BIOGRAFI PARA PENULIS 409
