Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Ilmu administrasi publik memasuki paradigma baru, yaitu digital governance. Saat ini berbagai model governance diperkenalkan para ahli administrasi publik. Era governance hadir bersamaan era information and communication technology (ICT). Pemerintah kini mengadaptasi strategi sesuai kemajuan ICT. Awalnya digunakan istilah electronic government (e-government), kemudian electronic governance (e-governance) dan sekarang digital governance (d-governance).
Digital governance (tata kelola digital) merupakan suatu kerangka kerja administrasi, manajemen, dan pelayanan publik untuk menetapkan tugas, kerja sama, dan distribusi kewenangan antar-aktor pemerintah (state), swasta (private sector), dan masyarakat (society) melalui kolaborasi berbasis teknologi digital. Karakteristik digital governance dibahas lengkap dalam buku ini.
Buku ini juga menyajikan sebuah model baru governance yang kami beri nama Integrative Digital Governance Model (IDGM) atau model governance digital integratif. IDGM ini terdiri atas delapan komponen, yaitu: (1) aktor governance; (2) dimensi governance; (3) bentuk interaksi; (4) pendukung; (5) teknologi digital; (6) digital networking; (7) integrasi; dan (8) pelayanan publik. Model ini merupakan gambar visual governance digital secara integratif dalam pelayanan publik. Buku ini sangat penting dibaca oleh mahasiswa, dosen, ASN, birokrat, swasta, businessman, kaum profesional dan masyarakat umum yang ingin sukses dalam era digital governance.
BAB 1 PERUBAHAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK 1
A. Apa Itu Administrasi Publik? 3
B. Perkembangan Administrasi Publik 11
C. Governance sebuah Paradigma Baru 19
BAB 2 KONSEP GOVERNANCE 27
A. Teori Governance 29
B. Tiga Aktor Governance 35
C. Kolaborasi Antar-aktor Governance 43
BAB 3 MODEL-MODEL GOVERNANCE 53
A. Model Good Governance 54
B. Model Uses Governance 57
C. Model Urban Gove rnance 62
D. Model Modernizing Governance 67
BAB 4 DIGITAL GOVERNANCE 71
A. Dari E-government ke Digital Governance 72
B. Tujuan Digital Governance 85
C. Manfaat Digital Governance 93
D. Implementasi Digital Governance 102
BAB 5 DIGITAL GOVERNANCE PELAYANAN PUBLIK 111
A. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 113
B. Pelayanan Publik Berbasis Digital 120
C. Governance Pelayanan Publik 128
D. Aplikasi Digital Pelayanan Publik 136
BAB 6 PENERAPAN DIGITAL GOVERNANCE
PERTANAHAN (BPN) 153
A. Tiga Aktor Governance Pertanahan 153
B. Kolaborasi Aktor Governance Pertanahan 159
C. Pelayanan Digital Pertanahan 170
BAB 7 INTEGRATIVE DIGITAL GOVERNANCE MODEL (IDGM) 179
A. Komponen dan Prosedur IDGM 180
B. Integrative Digital Governance Model (IDGM) 191