Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)
Sinopsis
Buku ini merupakan buku yang akan menyajikan gagasan-gagasan penting seorang tokoh yang bernama Edi Slamet Irianto (ESL), seorang tokoh dalam dunia intelektual/akademik, beberapa karyanya telah tersebar dalam bentuk buku, artikel jurnal, opini dan media massa. Buku ini merupakan hasil penelusuran yang dilakukan dalam dua tahun terakhir mengenai gagasan ESI, selain diperoleh dari karya-karya yang telah ditulisnya, kutipan wawancara selama kami berinteraksi dalam kurung waktu hampir tiga tahun terakhir dan dialog yang pernah terbangun selama kami menempuh studi doktoral di UGM antara tahun 2004-2008, artikel ilmiah dalam bentuk jurnal, artikel populer di media massa, juga menyertakan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber lainnya untuk memperkuat gagasan ESI dan menyempurnakan buku ini.
Edi Slamet Irianto dalam berbagai karya dan studinya tentang ekonomi, politik, demokrasi dan perpajakan tampak menekankan pada satu hal utama yaitu mendorong pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ide sentral pendirian bangsa menurutnya untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kemanusiaan yang beradab. Oleh karenanya, ada banyak hikmah dan pelajaran yang berharga yang dapat dipetik dari buku biografi ini.
BAGIAN PERTAMA: DAERAH KUNINGAN, KELAHIRAN, LINGKUNGAN KELUARGA, DAN PENDIDIKAN EDI SLAMET IRIANTO
BAB 1 KUNINGAN JAWA BARAT 3
A. Sejarah Kabupaten Kuningan 5
B. Perubahan Spiritualitas Masyarakat Kuningan 8
C. Kuningan Pasca Kemerdekaan 11
BAB 2 KELAHIRAN, MASA KECIL, DAN REMAJA 19
A. Pengantar 19
B. Lingkungan Keluarga 21
Kelahiran dan Perkembanga n Edi Slamet Irianto 22
Lingkungan Sosial Edi Slamet Irianto (ESI) 29
C. Masa Sekolah ESI (SD, SMP, dan SMA) 34
D. Prestasi dan Penghargaan 40
BAB 3 MASA STUDI PERGURUAN TINGGI DAN PEMBENTUKAN TRADISI INTELEKTUAL 49
A. Pengantar 49
B. Studi di Bandung: Mempelajari Ekonomi an Sich 52
Adaptasi Sosial, Kehidupan Baru, dan Dunia Intelektual 53
Mempelajari Ilmu Ekonomi 56
C. Studi di Jakarta: Ekonomi dan Kebijakan Publik 64
Ekonomi dan Administrasi Publik 64
Kebijakan Publik 68
D. Studi di Yogyakarta: Ekonomi Politik, Demokrasi, dan Rakyat 71
Kajian Politik dan Demokrasi 73
Aktif Membahas Soal Demokrasi Ekonomi 75
Fokus Studi Demokrasi Perpajakan 78
E. Pendidikan Lemhanas: Kepemimpinan dan Politik Manajemen Nasional 81
Penguatan Wawasan Kebangsaan 81
Identitas Bangsa, Kemandirian, dan Potensi Ekonomi 84
Transmisi Politik Perpajakan dalam Pendidikan Lemhannas 88
F. Pajak Transformatif untuk Kemajuan Indonesia 93
Prof. ESI dan Gagasan Pajak Transformatif 94
Politik Hukum Pajak Transformatif untuk Indonesia Emas 96
BAGIAN KEDUA: PEMIKIRAN EDI SLAMET IRIANTO MENGENAI DEMOKRASI, EKONOMI, POLITIK, HUKUM, DAN PERPAJAKAN
BAB 4 EDI SLAMET IRIANTO, BIROKRASI PAJAK, DAN PRAKTISI PERPAJAKAN 105
A. Pengantar 105
B. Terlibat dalam Birokrasi Perpajakan 108
Menjadi ASN Direktorat Jenderal Pajak 109
Edi Slamet dan Kebijakan Perpajakan 111
C. Praktisi Perpajakan dan Akademisi Politik 114
Reformasi Birokrasi Perpajakan 116
Transformasi Birokrasi Perpajakan 121
Studi Perpajakan Suatu Keniscayaan 124
D. Tata Kelola Perpajakan 128
Kinerja dalam Tata Kelola Perpajakan 133
Target Penerimaan Pajak dan Tata Kelola yang baik 136
Literasi Perpajakan 139
E. Kelembagaan Pajak: Dari DJP ke Badan Khusus Perpajakan 141
Desain Kelembagaan Perpajakan Masa Depan 141
Kodifikasi Hukum Pajak (Omnibus Law Pajak) 146
Administrasi Perpajakan 150
F. Demokrasi dan Politik Perpajakan: Disiplin Keilmuan 152
BAB 5 EDI SLAMET IRIANTO DAN EKONOMI POLITIK INDONESIA 163
A. Pengantar 163
B. Edi Slamet dan Pelembagaan Kapitalisme Ekonomi 164
Regulasi untuk Demokrasi Ekonomi 167
Regulasi Sektor Ekonomi 173
Regulasi Sektor Penerimaan Negara 175
C. Ekonomi dan Kapitalisme Politik 179
Ekonomi Indonesia: Pancasila atau Kapitalisme? 180
Dari Demokrasi Ekonomi ke Kapitalisme Politik 186
Kapitalisme dan Politik Indonesia 192
BAB 6 PEMIKIRAN EDI SLAMET IRIANTO TENTANG DEMOKRASI EKONOMI DAN KEMANDIRIAN NEGARA 197
A. Pengantar 197
B. Ekonomi Indonesia: Nasionalis, Kapitalis, dan Kolonial 199
Struktur Ekonomi Indonesia 200
Ekonomi Nasionalis, Kapitalis, dan Kolonial 204
Ekonomi Pro Pasar 208
Perkembangan Ekonomi Global 210
C. Ekonomi Pancasila dan Kemandirian Negara 213
Sistem Ekonomi Masyarakat 215
Ekonomi Pancasila: Kapitalis atau Sosialis? 218
Ekonomi Pancasila dan Kesejangan Sosial 221
D. Demokrasi, Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Infrastruktur 225
BAB 7 PEMIKIRAN EDI SLAMET IRIANTO TENTANG FISKAL DAN POLITIK PERPAJAKAN 241
A. Pengantar 241
B. Pengaturan Fiskal Negara 242
C. Kebijakan Fiskal Negara 247
D. Dari Reformasi Perpajakan ke Reformasi Politik 251
Reformasi Perpajakan 251
E. Politik Perpajakan dan Potensi Ekonomi Negara 259
Politik Perpajakan dan Pembaruan Pajak 260
Potensi Ekonomi dan Penerimaan Pajak 264
F. Arah Kebijakan Perpajakan 267
G. Pajak, Negara, dan Rakyat 271
Mengatur Kewenangan Perpajakan 272
Tax Power Sharing 275
H. Pajak dan Potensi Ekonomi Masyarakat 280
BAB 8 EDI SLAMET IRIANTO: PAJAK UNTUK KEADILAN DAN KEMANUSIAAN 285
A. Pengantar 285
B. Perpajakan dan Sistem Gotong Royong 287
Gotong Royong Masyarakat Indonesia 289
Pajak dan Gotong Royong: Bagaimana? 292
Pajak Implementasi Sistem Gotong Royong 295
C. Perpajakan, Keadilan dan Kesejahteraan 299
Pajak untuk Keadilan dan Pemerataan 300
Pajak untuk Kesejahteraan 303
Pajak untuk Kemanusiaan 307
Pajak untuk Fasilitas Publik 309
D. Komunikasi Politik Perpajakan 310
Pajak, Komunikasi, dan Partisipasi Rakyat 311
Komunikasi Perpajakan 315
Demokratisasi Melalui Komunikasi Politik Perpajakan 321
BAB 9 EDI SLAMET DAN POLITIK HUKUM PAJAK 327
A. Pengantar 327
B. Politik Hukum Pajak 328
Definisi Politik Hukum Pajak 329
Amanat Konstitusi dan Politik Hukum Pajak 332
C. Edi Slamet Iriantio dan Gagasan Politik Hukum Pajak 336
Kebijakan Hukum Pajak 338
Pengaturan Hukum Pajak Demokratis 341
Penegakkan Hukum Pajak 345
D. Pandangan ESI tentang Dimensi Politik Hukum Pajak 347
Dimensi Filosofi dalam Politik Hukum Pajak 348
Dimensi Sosiologi dalam Politik Hukum Pajak 351
Dimensi Yuridis dalam Politik Hukum Pajak 352
E. Rumusan Kebijakan Hukum Pajak